Padang – Pemerintah Kota Padang menerima secara simbolis Hunian Sementara (Huntara) Mandiri Kepalo Koto dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagai respons terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Serah terima ini dilakukan usai peresmian Huntara oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, pada Kamis (5/2/2026) di Kecamatan Pauh, Kota Padang.
Fasilitas yang terdiri dari 100 unit hunian ini diharapkan dapat menampung sekitar 400 jiwa atau 100 kepala keluarga, memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga yang sebelumnya mengungsi di berbagai lokasi yang kurang memadai. Kondisi sebelumnya memaksa para pengungsi untuk tinggal di berbagai lokasi yang kurang layak, seperti rumah ibadah, sekolah, dan bahkan menumpang di rumah kerabat.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan Huntara Mandiri Kepalo Koto. Fadly Amran mengatakan, inisiatif ini sangat membantu warga Kota Padang yang terdampak bencana. “Kami menyambut baik inisiatif ini. Huntara sangat membantu warga Kota Padang yang terdampak bencana,” ujarnya. Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang akan mendistribusikan hunian tersebut kepada warga yang paling membutuhkan.
Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menjelaskan bahwa pembangunan Huntara ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang membutuhkan, serta menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencari solusi yang cepat dan efektif. Vasko Ruseimy mengatakan, pendirian Huntara bertujuan agar warga terdampak dapat tinggal lebih layak. “Tujuan pendirian Huntara ini agar warga terdampak tinggal lebih layak, aman, dan bermartabat sambil menunggu pemulihan serta pembangunan hunian tetap. Ini wujud kolaborasi dan kepedulian bersama,” ujarnya.
Inisiatif pembangunan Huntara Mandiri Kepalo Koto ini digagas oleh Vasko Ruseimy bersama dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman. Proyek ini mendapatkan dukungan finansial dari berbagai sumber, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, serta kontribusi dari berbagai elemen masyarakat dan sektor usaha.
Evi Yandri Rajo Budiman, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, menjelaskan bahwa proses pembangunan Huntara ini memakan waktu 45 hari, dimulai sejak 15 Desember 2025 dan selesai pada 31 Januari 2026. Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, pembangunan Huntara selesai tepat waktu. “Pembangunan Huntara selesai tepat waktu. Seluruh unit mulai ditempati warga serta dilengkapi peralatan rumah tangga, listrik, dan akses internet gratis,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Choa dari Suku Jambak yang telah memberikan izin penggunaan lahan miliknya sebagai lokasi pembangunan Huntara.
Pembangunan Huntara ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Satbrimob Polda Sumbar, Batalyon 896, Batalyon 133, PMI Sumbar, PLN Sumbar, Semen Padang, Gekrafs Sumbar, SMKN 5 Padang, Tagana Sumbar, Karang Taruna Sumbar, AKLI Sumbar, MKI Sumbar, Badan Geologi, Pemuda Panca Marga, Masyarakat Energi Terbarukan, Tagana Mentawai, serta Tagana Kalimantan Selatan. Peresmian Huntara Mandiri Kepalo Koto dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Padang serta tokoh masyarakat setempat.
