Padang – Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan lain untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak di berbagai wilayah.
Ia menilai, selama ini penanganan infrastruktur terlalu bertumpu pada skema R3P yang berfokus pada pemulihan pascabencana. Menurut Doni, pola itu belum cukup untuk menjawab kebutuhan perbaikan jalan di Sumbar secara menyeluruh.
“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” kata Doni di Padang, Minggu (3/5/2026).
Doni mengingatkan, kerusakan jalan di Sumatera Barat tidak hanya muncul setelah bencana. Persoalan tersebut sudah ada lebih dulu dan hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Berdasarkan data yang ada, kondisi jalan di Sumbar terdiri atas 59,6 persen dalam keadaan baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” ujarnya.
Politikus yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar itu menyebut masih banyak ruas jalan rusak di luar wilayah terdampak bencana yang belum tertangani secara maksimal.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” katanya.
Ia menilai lambatnya perbaikan juga dipengaruhi keterbatasan fiskal daerah. Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki jalan tergolong besar.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” jelasnya.
Sebagai alternatif, Doni mendorong pemerintah daerah memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat. Menurut dia, program itu bisa menjadi peluang untuk mempercepat perbaikan jalan.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan pusat melalui program tersebut sangat membantu daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” ujarnya.
Doni juga meminta pemerintah daerah lebih siap dalam menyusun perencanaan dan mengajukan program agar kesempatan memperoleh pendanaan dari pusat tidak terlewat.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” katanya.
Ia optimistis, jika pemerintah pusat dan daerah bergerak searah, perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
