Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah berupaya keras mencari solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan melakukan audiensi bersama PT MNC Asset Management, dengan tujuan menjajaki potensi kerjasama investasi yang diharapkan dapat mendukung pembangunan di berbagai sektor.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyoroti pentingnya inovasi dalam skema pembiayaan sebagai solusi untuk menutupi defisit anggaran yang ada. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar sedang mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk penerbitan sukuk daerah berbasis syariah. Menurutnya, instrumen keuangan ini telah direncanakan sejak tahun 2022, namun implementasinya masih terkendala oleh proses penyesuaian regulasi yang berlaku. “Pemprov tetap optimistis rencana ini bisa segera direalisasikan,” kata Mahyeldi.
Selain fokus pada sukuk, Pemprov Sumbar juga secara aktif mempromosikan konsep Green Province sebagai salah satu daya tarik utama bagi para investor. Gubernur Mahyeldi mengungkapkan bahwa saat ini telah tersedia dana sebesar 3,5 juta dolar AS, dengan potensi tambahan sebesar 20 juta euro dari pemerintah Jerman. Meskipun jumlah tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total kebutuhan pembangunan yang ada, Pemprov Sumbar tetap berupaya untuk memaksimalkan setiap peluang yang ada.
Wakaf juga menjadi salah satu fokus perhatian utama Pemprov Sumbar sebagai sumber pembiayaan alternatif yang potensial. Gubernur Mahyeldi menyebutkan bahwa potensi wakaf secara nasional mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu Rp500 triliun. Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi wakaf di Sumatera Barat, Pemprov Sumbar berencana menyelenggarakan Seminar Internasional Wakaf pada bulan November 2025. Seminar ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai negara, termasuk Mesir, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Malaysia, dan Indonesia.
Optimalisasi aset daerah juga menjadi bagian integral dari strategi Pemprov Sumbar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa kantor pemerintahan direncanakan akan diintegrasikan untuk efisiensi, sementara gedung-gedung lain akan dioptimalkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Gubernur Mahyeldi menginstruksikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan setiap kesempatan kunjungan ke Jakarta guna menjalin komunikasi dan sinergi dengan kementerian terkait.
Potensi besar dari perantau Minang juga menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan ekonomi daerah. Gubernur Mahyeldi menyoroti bahwa aliran dana dari perantau dapat mencapai Rp25 triliun per tahun, dan perlu dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menanggapi inisiatif yang digagas oleh Pemprov Sumbar, Direktur PT MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi, menyatakan kesiapan perusahaannya untuk menjajaki kerjasama investasi dengan Pemprov Sumbar dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank Nagari dan Jamkrida. Fokus investasi yang ditawarkan meliputi sektor hilirisasi pertanian, perkebunan, energi panas bumi, dan sektor-sektor potensial lainnya. “Kami mengapresiasi kesempatan silaturahmi ini, sekaligus terbuka dengan inisiatif kerjasama Pemprov, BUMD, dan Kadin Indonesia,” ujar Dimas Aditya Ariadi.
Pertemuan yang berlangsung di kediaman gubernur tersebut turut dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri; Kepala Biro Perekonomian, Kuartini Deti Putri; serta Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Yudi.
