Padang– Komitmen penuntasan sengketa lahan dan pemberantasan mafia tanah di Sumatera Barat mendapat amunisi baru. Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanto secara resmi menobatkan Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Rezka Oktoberia, sebagai “Sahabat Kapolda Sumbar” dalam pertemuan strategis di Mapolda Sumbar, Senin (27/4).
Penobatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol sinergi kuat antara korps Bhayangkara dan Kementerian ATR/BPN. Irjen Pol Gatot menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Rezka dalam mengawal isu-isu agraria di Ranah Minang.
“Kolaborasi ini bukan sekadar hubungan antarinstansi, tapi komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam menangani masalah pertanahan hingga percepatan pembangunan, Polri dan ATR/BPN harus saling melengkapi,” tegas Kapolda.
Ia menambahkan, Rezka dinilai memiliki kepedulian tinggi dalam membantu penyelesaian konflik pertanahan yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan daerah yang berkeadilan.
Amanah Berantas Mafia Tanah
Menanggapi penghargaan tersebut, Rezka Oktoberia yang akrab disapa Uni Rezka menyatakan bahwa predikat “Sahabat Kapolda” merupakan tanggung jawab moral untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang pertanahan.
“Ini menjadi energi tambahan bagi saya dan jajaran ATR/BPN di Sumbar untuk kerja tuntas. Sinergi ini sangat diperlukan, terutama untuk mengurai masalah agraria demi kepentingan rakyat banyak,” ujar Rezka.
Politisi perempuan yang juga menjabat Sekjen Yayasan Jantung Indonesia ini membeberkan sejumlah poin krusial yang akan diperkuat melalui kolaborasi tersebut, di antaranya pencegahan mafia tanah, edukasi hukum serta percepatan sertifikasi.
“Bersama Polri, kita akan terus berusaha memastikan hak atas tanah masyarakat terlindungi dan pembangunan berjalan lancar tanpa gangguan keamanan dan ketertiban,” imbuhnya.
Pertemuan tersebut juga membahas optimalisasi penataan ruang dan sinkronisasi kebijakan agraria dengan penegakan hukum. Rezka mengapresiasi Polda Sumbar yang selama ini menjadi mitra handal dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di wilayah Sumatera Barat.
Dengan adanya penguatan hubungan ini, diharapkan masalah sengketa lahan yang kerap menghambat proyek strategis di Sumbar dapat diselesaikan melalui pendekatan yang lebih persuasif namun tetap memiliki kepastian hukum yang tegas.
