Padang – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya untuk mempercepat proses relokasi warga yang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor ke Hunian Sementara (Huntara). Fokus utama saat ini adalah memindahkan warga dari tempat pengungsian ke Huntara yang lebih memadai.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, memimpin rapat evaluasi dan persiapan pembangunan Huntara yang diadakan pada Kamis (11/12/2025) malam di Posko Utama Batu Taba. Dalam rapat tersebut, Bupati Eka Putra menekankan pentingnya data yang akurat dan lengkap mengenai warga yang terdampak bencana, mengingat data yang valid menjadi kunci keberhasilan program relokasi.
Bupati Eka Putra secara khusus menginstruksikan para Wali Nagari untuk segera menyerahkan data warga terdampak secara komprehensif dan tepat waktu. “Jangan sampai ada satu pun warga yang tidak terdata. Data ini harus clear besok siang,” tegasnya, menekankan betapa krusialnya pengumpulan data yang akurat dan cepat.
Pembangunan Huntara ini, menurut Bupati, adalah tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana. “Ini perintah langsung dari Presiden, dan Huntara akan dibangun oleh pemerintah pusat. Kesempatan ini jangan sampai terhambat karena persoalan data,” ujar Eka Putra, mengingatkan semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyediakan data yang akurat dan lengkap.
Menurut rencana, warga akan tinggal di Huntara selama kurang lebih satu tahun, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih permanen. Setelah periode tersebut, pemerintah akan melakukan pendataan ulang untuk menentukan hak warga dalam menerima Hunian Tetap (Huntap), baik yang dibangun secara terpadu maupun mandiri, memastikan bahwa setiap warga mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Selain data warga, Bupati juga meminta laporan lengkap mengenai seluruh kerusakan akibat bencana, termasuk kerusakan fasilitas umum dan lahan pertanian. Laporan ini akan menjadi dasar pengusulan bantuan pembangunan kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Mengenai warga yang menolak untuk direlokasi, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa mereka harus membuat surat pernyataan bermaterai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keputusan mereka. “Begitu Huntara selesai, pengungsian akan ditutup. Tidak ada lagi status pengungsi. Karena itu semua harus jelas sejak sekarang,” kata Eka Putra, menekankan pentingnya kejelasan status warga terdampak untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Dandim 0307/TD Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumedi turut mengimbau para Wali Nagari untuk memberikan pemahaman yang baik kepada warga, terutama mereka yang tinggal di zona merah atau wilayah rawan bencana, agar mereka menyadari pentingnya relokasi demi keselamatan mereka. “Yakinkan warga bahwa ini demi keselamatan mereka. Pastikan lahan Huntara maupun Huntap benar-benar aman,” pesannya, menekankan aspek keamanan dalam proses relokasi.
Wakil Bupati Ahmad Fadly menambahkan bahwa kerja maksimal dan koordinasi yang solid antar berbagai pihak sangatlah penting dalam proses ini, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi. “Huntara adalah langkah awal. Setelah itu kita akan lakukan pendataan ulang untuk Huntap,” jelasnya, menggambarkan tahapan-tahapan pemulihan pasca bencana yang terencana dan sistematis.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi warga yang tinggal di Huntara, seperti peralatan masak, tempat tidur, listrik, dan air bersih, sebagai bentuk dukungan awal bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Wakil Bupati Ahmad Fadly mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja dengan tulus dan penuh tanggung jawab demi mempercepat pemulihan kondisi warga terdampak bencana, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
Rapat evaluasi dan persiapan pembangunan Huntara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Bupati Ahmad Fadly, Dandim 0307/TD, Sekretaris Daerah, jajaran asisten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para Camat, dan para Wali Nagari dari wilayah yang terdampak bencana, menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam penanganan bencana.
