Padang – Pemerintah Kota Padang tengah berupaya keras mengatasi dampak kekeringan yang melanda beberapa wilayahnya pasca bencana hidrometeorologi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut memberikan dukungan penuh dalam upaya penanganan krisis air bersih ini, mengingat dampak kekeringan telah dirasakan oleh masyarakat di beberapa kecamatan.
Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernuran pada Kamis malam (22/1/2026). Forum ini bertujuan untuk membahas strategi penanganan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Kondisi ini merupakan dampak dari kerusakan ekosistem hulu sungai akibat banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025, yang menyebabkan terputusnya aliran sungai dan jaringan irigasi yang menjadi sumber air bagi masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang melaporkan bahwa kekeringan telah berdampak signifikan pada masyarakat di Kecamatan Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah. Pergeseran aliran sungai menyebabkan terputusnya jaringan irigasi, yang berimbas pada sektor pertanian dan kebutuhan air rumah tangga karena banyak sumur warga yang mengering.
Pemerintah Kota Padang telah mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi masalah ini, termasuk menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki, membangun sumur bor dangkal dalam waktu dekat, serta membangun hidran umum yang terhubung ke jaringan pipa PDAM.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya penanganan kekeringan secara cepat, tepat, dan terukur, sejalan dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan cuaca panas akan berlangsung hingga akhir Januari hingga awal Februari 2026. “Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kekeringan harus segera kita atasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” tegas Mahyeldi Ansharullah.
Lebih lanjut, Gubernur menyoroti pentingnya pemetaan detail titik-titik masalah penyediaan air bersih agar intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi krisis ini. “Kita harus memastikan titik-titik yang masih bermasalah dalam penyediaan air bersih. Dari situ, kita tentukan langkah yang akan diperkuat dan dioptimalkan bersama,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Gubernur juga mengingatkan potensi munculnya persoalan sosial jika krisis air bersih berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kolaborasi lintas instansi dianggap sebagai kunci utama dalam memitigasi risiko tersebut. “Saya berharap jangan sampai ada warga berebut air bersih. Itu berpotensi memicu masalah baru. Persoalan ini harus segera diselesaikan bersama melalui sinergi semua pihak,” tegas Mahyeldi Ansharullah.
Sebagai target utama, Gubernur menargetkan penanganan kekeringan di Kota Padang dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan tiba, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah tanpa terkendala masalah air bersih.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang, Direktur PDAM Kota Padang, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
