Padang – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sumatera Barat mulai mematangkan program kerja prioritas sekaligus kebutuhan anggaran untuk 2026-2027. Pembahasan itu dilakukan dalam rapat kerja di Ruang Pertemuan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar, Jumat (8/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. Ikhwan Matondang, dan dihadiri jajaran pengurus serta perwakilan bidang di lingkungan LPTQ Sumbar. Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk menata arah program organisasi agar lebih terukur dan tepat sasaran.
Sekretaris II LPTQ Sumbar, Afrizal, mengatakan rapat kerja itu merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi perdana yang digelar pada akhir Februari. Pembahasan difokuskan pada penyusunan rancangan program kerja serta kebutuhan anggaran organisasi untuk dua tahun ke depan.
“Rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk merumuskan program prioritas beserta rincian kebutuhan anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan LPTQ ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujarnya.
Ikhwan menyebut, meski penyusunan program masih berlangsung, sejumlah agenda strategis sudah lebih dulu dijalankan karena bersifat mendesak. Salah satunya seleksi kafilah Sumbar untuk menghadapi MTQ Nasional 2026 yang telah digelar pada akhir April.
Menurut dia, dokumen program kerja dan rincian anggaran perlu segera diselesaikan karena tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah terus berjalan, termasuk untuk anggaran perubahan 2026.
Ia mengatakan, pada perubahan anggaran 2026, LPTQ Sumbar diperkirakan akan memperoleh dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp300 juta. Sedangkan pada 2027, dukungan itu diproyeksikan meningkat menjadi Rp1 miliar.
“Dalam penyusunan anggaran ini kita mesti realistis dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan, mengingat rencana dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan sponsor juga terbatas,” kata Ikhwan.
Ia meminta seluruh bidang segera menyerahkan usulan program paling lambat Minggu (10/5/2026), baik berupa program unggulan maupun rincian kebutuhan anggaran pendukung.
“Usulan tersebut tidak hanya untuk program tahun 2026, tetapi juga tahun 2027. Insya Allah Selasa depan usulan itu akan kita tuangkan dalam bentuk permohonan dukungan anggaran LPTQ yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak sponsor,” ujarnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Edi Dharma, menekankan perlunya percepatan finalisasi kebutuhan anggaran agar bisa segera diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbar melalui Biro Kesra.
Ia menilai waktu pengusulan anggaran perubahan 2026 semakin sempit, sehingga seluruh kebutuhan harus segera dirampungkan dan disusun secara efektif.
Terkait kebutuhan kendaraan operasional, Edi menyarankan LPTQ menggunakan pola sewa sementara melalui transportasi umum atau kendaraan harian berbasis kebutuhan operasional.
“Skema sewa itu banyak untungnya. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Edi juga mendorong pemanfaatan fasilitas milik pemerintah untuk pelaksanaan Training Center (TC), baik aset Pemprov Sumbar maupun Kanwil Kementerian Agama, agar kegiatan lebih efisien dari sisi pembiayaan.
“Kita di Pemprov memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC. Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. Sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” katanya.
