Padang – Pemerintah Kota Padang terus berupaya merealisasikan penyediaan hunian yang layak bagi warganya yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Salah satu langkah krusial adalah permohonan dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penyediaan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Permohonan ini mengemuka saat peninjauan lahan aset Pemerintah Kota Padang yang berlokasi strategis di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, pada hari Rabu (17/12/2025). Lahan ini diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Huntara dan Huntap, sebagai solusi tempat tinggal yang mendesak dan permanen bagi para korban bencana.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa penyediaan hunian layak merupakan prioritas utama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, terutama bagi mereka yang sebelumnya bermukim di kawasan rawan. Fadly Amran menyampaikan, hingga saat ini 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Koto Tangah. “Pemerintah Kota Padang mengupayakan pembangunan sekitar 500 unit Huntap sebagai solusi jangka panjang,” ujar Fadly Amran.
Pembangunan hunian ini tidak hanya sekadar menyediakan tempat tinggal yang aman, tetapi juga bertujuan untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi warga yang terdampak bencana. Pemerintah Kota Padang menyadari bahwa pemulihan pasca-bencana harus mencakup aspek fisik dan non-fisik. Fadly Amran juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh BNPB sejak masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kami mengapresiasi dukungan BNPB sejak masa tanggap darurat menuju rehabilitasi serta rekonstruksi. Dukungan ini mempercepat pemulihan tepat sasaran,” kata Fadly Amran.
Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur lingkungan, serta program pemulihan lanjutan. Normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur lingkungan diharapkan dapat meminimalisir risiko bencana serupa di masa depan. Fadly Amran menambahkan, “Kami mempercepat pemulihan lapangan termasuk validasi data korban serta kerusakan di lima kecamatan terdampak. Data menjadi dasar penyusunan anggaran serta perencanaan rehabilitasi rekonstruksi.”
BNPB merespons positif permohonan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Kota Padang. Suharyanto menyatakan, “BNPB siap membantu penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap serta percepatan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana. Segera kirimkan usulan.”
Sebagai langkah awal yang konkret, Pemerintah Kota Padang telah memastikan ketersediaan lahan pembangunan Huntara di belakang Pasar Simpang Haru dengan luas sekitar 5.000 meter persegi. Lahan tersebut berstatus Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12 dan dinilai layak untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara semi permanen. Ketersediaan lahan ini menjadi modal penting dalam mempercepat realisasi pembangunan Huntara bagi warga terdampak bencana.
