Wali Kota Padang tekankan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran menilai Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi langkah strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data. Ia menekankan, data akurat dan valid menjadi kunci dalam merumuskan keputusan untuk mendorong kemajuan Kota Padang.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara utama dalam Sosialisasi SE2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang di Hotel Santika Premiere, Kamis (6/11/2025).
“RPJP Kota Padang telah menetapkan visi sebagai kota perdagangan dan jasa dalam 25 tahun ke depan. Namun, visi ini harus didukung analisis dan perhitungan berdasarkan potensi nyata di lapangan. Karena itu, kolaborasi dengan BPS menjadi sangat penting,” ujar Fadly Amran.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2024 mencapai 4,65 persen, tertinggi di Sumatera Barat meski masih di bawah rata-rata nasional. Target tahun 2025 sebesar 4,16 persen dan diharapkan meningkat menjadi 7,09 persen pada 2029.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi pondasi kebijakan, investasi, dan pembangunan ekonomi Kota Padang. Semua rencana besar harus dimulai dari data. Tanpa data, kita hanya menebak. Dengan data, kita membangun masa depan Kota Padang yang kuat,” tegas Fadly Amran.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan pelaksanaan SE 2026. Tanpa data akurat dan kerja sama lintas sektor, sensus tidak akan menghasilkan informasi dasar bagi pembangunan.
“Saya meminta seluruh pihak memastikan sosialisasi berjalan baik dan pelaksanaan di lapangan sesuai rencana. Kita perlu memahami data agar dapat memetakan potensi ekonomi Kota Padang,” ujar Fadly Amran.
Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Setelah dilakukan pada 1986, 1996, 2006, dan 2016, tahun 2026 menjadi pelaksanaan kelima.
Dessi menyebut, SE 2026 mencakup seluruh lapangan usaha kecuali pertanian, administrasi pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Pendataan di Kota Padang akan dilakukan pada berbagai sektor usaha untuk memperoleh data identitas usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta kontribusi terhadap ekonomi lingkungan.
“Data yang dikumpulkan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah dan mendukung program unggulan Pemko Padang seperti Padang Rancak, Jelajah Padang, dan UMKM Naik Kelas,” ujar Dessi. (Bdr)
