Padang – Proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang mencapai titik krusial setelah DPRD Kota Padang secara resmi memberikan persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025. Keputusan tersebut disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang pada Senin, 6 April 2026.
Agenda rapat paripurna ini menjadi forum strategis yang mempertemukan jajaran eksekutif dan legislatif. Selain dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, segenap anggota dewan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kehadiran berbagai elemen ini mencerminkan komitmen kolektif dalam mengawal akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang menyoroti pentingnya kolaborasi yang terjalin selama masa pembahasan. Ia memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terbangun antara panitia khusus (pansus) DPRD dengan OPD terkait, yang dinilai sangat efektif dalam membedah substansi laporan kinerja tersebut.
Wali Kota Padang menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh legislatif akan menjadi instrumen krusial dalam perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan. Wali Kota Padang mengatakan, akan menjadikan masukan tersebut sebagai acuan evaluasi. ‘Masukan dan tanggapan multi dimensi yang telah diberikan oleh DPRD Kota Padang, terutama pimpinan dan anggota Pansus LKPJ Wali Kota Padang, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan kinerja Pemerintah Kota Padang ke depan,’ ujarnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menyadari bahwa dalam pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2025, masih terdapat berbagai aspek yang memerlukan pembenahan. Oleh karena itu, ia berharap agar kemitraan yang konstruktif dengan DPRD dapat terus terjaga demi mengakselerasi pembangunan daerah yang lebih baik di masa mendatang.
