Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang telah mencapai kesepakatan krusial dengan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026. Keputusan penting ini diambil dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada hari Senin, 24 November 2025. Rapat Paripurna ini menjadi puncak dari serangkaian diskusi dan evaluasi anggaran yang intensif, sebelum akhirnya disahkan menjadi regulasi daerah yang mengikat.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Padang turut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, dengan menyampaikan pendapat akhir yang mencakup berbagai catatan, rekomendasi, serta usulan penyempurnaan terhadap rancangan APBD yang telah diajukan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dan arah pembangunan Kota Padang pada tahun 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah kota dan DPRD selama proses pembahasan APBD 2026. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk tetap memprioritaskan kelanjutan program-program unggulan, meskipun terdapat penyesuaian anggaran yang tidak terhindarkan.
Fadly Amran menyatakan bahwa pemerintah kota tetap optimis dalam merealisasikan program-program unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Padang juga aktif mencari sumber-sumber pendanaan alternatif di luar APBD, dengan tujuan agar program-program utama tetap dapat berjalan secara optimal. “Kita tetap meyakini bahwa program-program unggulan ini harus kita realisasikan. Inilah yang menjadi pembahasan bersama DPRD bagaimana program unggulan tetap tercapai, meskipun APBD dirampingkan sesuai arahan pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadly Amran meyakinkan bahwa penyempurnaan yang telah dilakukan oleh DPRD tetap menjaga fokus pemerintah kota pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan akan menjadi fokus utama Pemerintah Kota Padang pada tahun 2026.
Fadly Amran menjelaskan bahwa program-program unggulan seperti Padang Melayani, Padang Juara, Smart Surau, dan lainnya tetap menjadi prioritas untuk direalisasikan. “Program-program unggulan seperti Padang Melayani, Padang Juara, Smart Surau, dan lainnya tetap harus direalisasikan. Kalaupun ada pembangunan infrastruktur yang belum menjadi prioritas di 2026, kita sepakati untuk diundur ke 2027,” jelasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelaraskan visi pembangunan kota. Kesepakatan ini memberikan fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program-program prioritas sepanjang tahun anggaran 2026.
Pemerintah Kota Padang berharap agar implementasi APBD 2026 dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Pemerintah kota juga menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada pelayanan publik dan penguatan sektor-sektor strategis yang memiliki dampak signifikan bagi kemajuan kota.
Paripurna diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, menandai komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kota Padang.
