Padang – Masyarakat Koto Panjang Limau Manih, Kecamatan Pauh, Kota Padang, menyuarakan kekecewaan atas kondisi jalan sepanjang kurang lebih 200 meter yang mengalami kerusakan signifikan dan belum mendapatkan penanganan yang memadai. Jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan Universitas Andalas (Unand) ini menjadi perhatian utama karena tingkat kerusakannya yang semakin memprihatinkan.
Keluhan warga terkait infrastruktur jalan yang rusak ini mencerminkan adanya permasalahan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak universitas. Kondisi jalan yang rusak telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga yang setiap hari melintas di area tersebut. Melalui akun Facebook miliknya, Wardas Tanjung menyampaikan keluhannya pada Jumat (29/8/2025), dengan menuliskan, “Ini adalah jalan tak bertuan. Makanya tidak ada perbaikan, meski kerusakannya sudah sangat parah.” Ia menambahkan bahwa jalan tersebut terletak di Koto Panjang Limau Manih, tepat di perbatasan dengan tanah Unand, dengan panjang sekitar 200 meter.
Lurah Limau Manih, Muliardi, mengonfirmasi bahwa masalah jalan ini telah lama menjadi perhatian pemerintah setempat. Muliardi menjelaskan bahwa anggota DPRD Padang, Rafdi, ST, sebelumnya telah mengalokasikan dana pokok pikiran (Pokir) untuk pengaspalan jalan tersebut. Akan tetapi, realisasi rencana tersebut terhambat setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan bahwa jalan tersebut berada di kawasan kampus Unand.
Ironisnya, pihak Unand juga menolak untuk melakukan pengaspalan dengan alasan bahwa jalan tersebut berada di kawasan perkampungan dan di luar batas wilayah kampus. Padahal, sebelum adanya jalan utama seperti saat ini, jalan ini merupakan satu-satunya jalur yang digunakan untuk mengangkut material bangunan ke Unand. Saat ini, akses antara pemukiman masyarakat dan Unand telah dipisahkan oleh portal.
Kondisi jalan yang terus dibiarkan tanpa perbaikan ini semakin memperburuk keadaan. Kerusakan semakin parah, terutama saat musim hujan tiba, yang mempercepat proses degradasi jalan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai tanggung jawab pihak-pihak terkait. Wardas Tanjung mengungkapkan kebingungannya, “Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab dan ke mana masyarakat harus mengadu?”
