Lima Puluh Kota – Kementerian Kehutanan RI bersama Pemerintah Inggris meluncurkan Program Blended Finance Model (BFM) di Nagari Hulu Aia, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Selasa (8/7/2026). Program ini dirancang untuk memperkuat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar lebih solid secara kelembagaan, menghasilkan produk bernilai tambah, dan lebih mudah mengakses pembiayaan maupun investasi berkelanjutan.
Peluncuran BFM hadir di tengah berbagai kendala yang kerap dihadapi usaha perhutanan sosial. Persoalan itu antara lain kelembagaan kelompok yang belum kuat, kapasitas usaha yang masih terbatas, kualitas produk yang belum optimal, serta akses pasar dan pembiayaan yang sulit ditembus.
Program ini dijalankan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) dan Lembaga Perantara (LEMTARA). BFM diterapkan di tujuh provinsi prioritas, dengan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah pelaksana.
Dalam implementasinya, LEMTARA menjadi pendamping utama KUPS. Pendampingan mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan bisnis, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, hingga pembiayaan.
Di Kabupaten Lima Puluh Kota, program tersebut didukung tiga LEMTARA, yakni KKI WARSI, WRI Indonesia, dan Qbar. Ketiganya akan mendampingi 43 KUPS dengan komoditas kopi, aren, madu galo-galo, serai wangi, agroforestry, ekowisata, dan kompos.
Direktur KKI WARSI, Adi Junedi, mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan WRI Indonesia dan Qbar untuk mengawal program tersebut. Ia menegaskan BFM merupakan upaya bersama dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial.
“Kami berkomitmen mendampingi KUPS agar semakin kuat secara kelembagaan, mampu mengembangkan produk bernilai tambah, memiliki akses pasar, serta siap terhubung dengan sumber pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan. Program ini juga akan mendukung implementasi Integrated Area Development (IAD) Hatta,” ujarnya.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menilai perhutanan sosial menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam daerah. Ia juga menyatakan pemerintah daerah siap memfasilitasi penguatan sektor kehutanan dan pertanian.
“Lima Puluh Kota memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan. Melalui kolaborasi berbagai pihak, kami siap memfasilitasi penguatan sektor kehutanan dan pertanian agar kelompok usaha masyarakat dapat berkembang, memiliki nilai tambah, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.
Mewakili Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ferdinal Asmin menyebut BFM menjadi bagian dari penguatan perhutanan sosial di Sumbar. Saat ini, perhutanan sosial di provinsi tersebut mencakup sekitar 349 ribu hektare kawasan kelola masyarakat.
Ia menambahkan, program ini diharapkan dapat menjadi model penguatan kelembagaan usaha, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar dan investasi, serta bisa direplikasi di daerah lain.
Sementara itu, Direktur Penyaluran Dana BPDLH Damayanti Ratunanda menekankan pentingnya penguatan tata kelola KUPS melalui pendampingan kelembagaan. Menurut dia, pencatatan keuangan dan pengelolaan usaha perlu diperkuat agar kelompok bisa berkembang secara mandiri.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Catur Endah Prasetiani, menyebut BFM sebagai pendekatan pembiayaan inovatif untuk menjawab keterbatasan akses pembiayaan usaha perhutanan sosial.
“Kalau tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya. BFM bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi bagaimana menyiapkan usaha masyarakat agar lebih kuat, memiliki produk yang siap pasar, mampu menarik investasi, dan berkembang secara mandiri. Melalui kolaborasi multipihak, model ini diharapkan dapat direplikasi serta menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan perhutanan sosial nasional,” ujarnya.
Peluncuran BFM juga dirangkai dengan peresmian Rumah Produksi Kopi KUPS Tarusan Dalam Mandiri. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari penguatan hilirisasi produk perhutanan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Peresmian itu menandai komitmen bersama untuk memperkuat rantai nilai produk masyarakat, dari hutan hingga pasar. Pemerintah berharap program ini melahirkan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi usaha masyarakat.
