Pariaman – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mengoperasikan High Frequency (HF) Radar milik BMKG di Pantai Taman Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Jumat (3/7/2026). Perangkat ini diharapkan memperkuat pemantauan laut sekaligus melindungi masyarakat pesisir dari ancaman bencana.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan HF Radar menjadi bagian penting dalam penguatan sistem observasi kelautan nasional. Menurut dia, alat ini akan melengkapi sistem peringatan dini yang selama ini dikembangkan di kawasan pesisir Sumatera Barat yang rawan bencana.
Mahyeldi menuturkan, masyarakat Minangkabau sejak lama memiliki falsafah Alam Takambang Jadi Guru yang mengajarkan manusia membaca tanda-tanda alam. Ia menilai, kearifan lokal itu kini semakin kuat dengan dukungan teknologi yang mampu memantau kondisi laut secara langsung.
“HF Radar ini ibarat mata yang memantau laut dari darat. Alat ini mampu memberikan informasi mengenai arah dan pergerakan arus laut, tinggi gelombang, hingga perubahan kondisi laut yang berpotensi menjadi tanda awal bencana. Informasi ini sangat penting untuk keselamatan nelayan maupun masyarakat pesisir,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, HF Radar juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat mitigasi gempa bumi, tsunami, hingga potensi megathrust di pesisir barat Sumatera. Dengan pemantauan yang lebih baik, risiko dan dampak bencana diharapkan bisa ditekan.
Selain untuk mitigasi, data dari alat tersebut dinilai bermanfaat bagi keselamatan pelayaran, peningkatan produktivitas perikanan, serta penguatan keamanan dan pertahanan wilayah laut Indonesia.
“Kita ingin Sumatera Barat berperan sebagai bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional, baik ketahanan keamanan, pangan, energi, maupun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kehadiran HF Radar menjadi salah satu instrumen yang sangat mendukung upaya tersebut,” katanya.
Mahyeldi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menambah empat unit Early Warning System (EWS) tsunami pada 2026. Ia berharap perangkat itu dapat terintegrasi dengan sistem BMKG agar perlindungan terhadap masyarakat pesisir semakin optimal.
Menurut dia, pemerintah daerah, BMKG, dan berbagai mitra perlu terus memperkuat kolaborasi agar seluruh sistem pemantauan berjalan maksimal. Langkah itu dinilai penting untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi warga di wilayah rawan bencana.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pemasangan HF Radar merupakan bagian dari proyek Marine Meteorological System (MMS) 2. Program tersebut bertujuan memperkuat sistem observasi meteorologi maritim nasional.
Ia menjelaskan, Sumatera Barat dipilih karena memiliki posisi strategis, aktivitas pelayaran dan perikanan yang tinggi, serta berada di kawasan rawan gempa dan tsunami. Karena itu, daerah ini memerlukan dukungan pemantauan laut yang lebih andal.
Menurut Teuku Faisal, HF Radar mampu memantau arus permukaan laut, karakteristik gelombang, dan berbagai parameter oseanografi secara berkelanjutan. Data itu tidak hanya mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem pendukung peringatan dini tsunami.
BMKG juga terus memperkuat edukasi kebencanaan melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Iklim bagi petani, serta Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.
Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan apresiasi atas pengoperasian HF Radar di daerahnya. Ia menilai fasilitas tersebut akan memberi manfaat besar bagi keselamatan masyarakat, terutama nelayan dan pelaku transportasi laut.
Pemerintah Kota Pariaman juga berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BMKG terus berlanjut, termasuk pembangunan shelter evakuasi tsunami serta integrasi informasi BMKG ke dalam sistem informasi publik daerah.
Peresmian HF Radar turut dihadiri Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Direktur Meteorologi Maritim, Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Kepala Balai Besar MKG Wilayah I Medan, Wali Kota Pariaman, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, unsur Forkopimda, sejumlah kepala OPD, dan para pemangku kepentingan terkait.
