Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat pemulihan rumah warga yang rusak akibat bencana hidrometeorologi dengan menargetkan seluruh bantuan dan pembangunan hunian tetap selesai sesuai jadwal nasional. Langkah itu dinilai penting agar warga terdampak segera kembali menempati rumah yang layak.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak pascabencana hidrometeorologi yang dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto secara virtual di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat itu diikuti 42 kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Maigus didampingi Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta para camat di Pauh, Nanggalo, Koto Tangah, dan Kuranji.
Dalam arahannya, Suharyanto menargetkan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang selesai pada 2026. Sementara itu, hunian tetap untuk rumah rusak berat ditargetkan rampung pada 2027.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian di sejumlah daerah masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujar Suharyanto.
Ia juga menyampaikan pemerintah pusat tengah mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan hunian tetap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan itu muncul karena nilai bantuan saat ini dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah yang layak.
“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan huntap harus tetap berjalan. BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur, dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah,” katanya.
Maigus Nasir menegaskan Pemko Padang akan mengerahkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menilai koordinasi lintas OPD menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan lancar.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” tegasnya.
Hendri Zulviton mengatakan seluruh bantuan stimulan untuk 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Pemko Padang juga mengusulkan enam kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan pada tahap berikutnya.
Ia menjelaskan pembangunan 23 unit hunian tetap mandiri masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat BNPB. Total kebutuhan hunian tetap di Kota Padang sendiri mencapai 523 unit.
Menurut Hendri, sekitar 240 unit akan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sedangkan sisanya dipenuhi lewat dukungan BNPB.
“Saat ini pembangunan 85 unit huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sudah berjalan, sedangkan 183 unit oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan mulai Agustus 2026. Dengan progres ini, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang selesai sesuai target BNPB pada 2027,” ujarnya.
