Padang – Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dalam menangani dampak banjir bandang di Sumatera Barat dengan mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, secara langsung meninjau Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun milik Perumda Air Minum Kota Padang pada Jumat (30/1/2026), guna memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Kunjungan mendadak ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam merespons cepat kebutuhan mendesak masyarakat Kota Padang pascabencana. Menteri Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh wilayah Sumatera Barat, dengan fokus utama pada pemulihan infrastruktur vital, termasuk sistem penyediaan air bersih. “Total bantuan pemerintah pusat untuk Sumbar mencapai Rp2,6 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk memastikan pemulihan infrastruktur vital, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat,” tegasnya saat melakukan peninjauan.
Selain itu, Menteri Dody menyoroti kebutuhan anggaran mendesak untuk penanganan darurat PDAM Kota Padang, yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di seluruh wilayah Sumatera Barat mencapai sekitar Rp2 triliun. “Untuk penanganan darurat pascabencana PDAM Kota Padang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar. Sementara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di seluruh wilayah Sumatera Barat, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp2 triliun,” ujar Menteri Dody, menggambarkan skala tantangan yang dihadapi.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah pusat telah menginstruksikan pihak balai dan PDAM setempat untuk mengerahkan mobil tangki air guna memenuhi kebutuhan masyarakat sambil menunggu penyelesaian pembangunan sumur bor. Menteri Dody juga meminta masyarakat untuk bersabar dan menargetkan penyelesaian masalah air bersih di Kota Padang sebelum bulan Ramadan. “Kami minta masyarakat bersabar. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih di Kota Padang sudah dapat teratasi,” katanya, memberikan harapan akan solusi jangka pendek.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengakui bahwa kondisi kekeringan di Kota Padang saat ini cukup parah, terutama di Kecamatan Pauh dan Kuranji, serta dua kecamatan lainnya yang mengalami gangguan pasokan air bersih. “Ada empat kecamatan yang pasokan airnya belum optimal, yaitu Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan Padang Utara. Karena itu, kami berharap ada percepatan penanganan darurat, termasuk normalisasi aliran sungai untuk mencegah dampak lanjutan bagi masyarakat,” jelas Mahyeldi. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung penuh upaya percepatan pemulihan layanan dasar masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat. “Kami siap mendukung penuh upaya percepatan penanganan ini agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal,” ucapnya, menjanjikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam menangani krisis air bersih di Kota Padang. Ia menjelaskan bahwa IPA Gunung Pangilun, dengan kapasitas produksi 500 liter per detik, merupakan fasilitas vital yang mengalami gangguan pascabencana, berdampak langsung pada layanan air bersih di kawasan pusat kota. Selain itu, banyak sumur warga di empat kecamatan yang mengering, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. “Kami berharap, sebelum Ramadhan permasalahan air bersih ini bisa tuntas. Untuk itu, tentu kita butuh dukungan Pemerintah Pusat,” harapnya, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi krisis.
Setelah meninjau IPA Gunung Pangilun, Menteri PU beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke kawasan Gunung Nago, Lambuang Bukik, Kecamatan Pauh, untuk memastikan proses pembenahan aliran Sungai Batang Gunung Nago dan upaya pemulihan pasokan air bersih berjalan sesuai rencana. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wali Kota Padang Fadly Amran, serta jajaran Kementerian PU dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar dan Kota Padang, menunjukkan koordinasi lintas sektoral dalam penanganan krisis air bersih ini.
