Padang – Pemerintah Kota Padang memperkuat upaya menjaga toleransi dan harmoni sosial setelah bertemu tim peneliti SETARA Institute di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026). Pertemuan itu juga menyinggung hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) yang akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, Padang merupakan kota majemuk yang dihuni beragam etnis, termasuk Tionghoa dan India, serta suku-suku dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai keberagaman itu harus diperlakukan sebagai modal sosial yang dijaga melalui ruang dialog dan mediasi yang sehat.
“Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama,” ujar Fadly.
Pemerintah Kota Padang pun menyiapkan langkah lanjutan dengan menggelar Padang Harmony Festival pada Agustus mendatang. Kegiatan itu akan menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota ke-357 sekaligus memperkuat citra Padang sebagai kota toleran.
Koordinator Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, mengapresiasi perkembangan Padang dalam dua tahun terakhir. Ia menilai kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang menunjukkan keberpihakan pada inklusivitas, baik lewat pernyataan publik maupun kunjungan langsung ke kelompok minoritas.
Berdasarkan data SETARA Institute, Padang kini telah keluar dari daftar 10 kota dengan tingkat toleransi terendah. “Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang,” kata Ikhsan.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, Prof. Salmadanis, meminta pemerintah daerah segera menyusun regulasi atau peraturan daerah yang inklusif. Menurut dia, aturan itu penting sebagai payung hukum untuk menjaga keberlanjutan kerukunan antarumat beragama, adat, dan budaya.
“Kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam berbangsa dan bernegara,” pungkas Salmadanis.
