Padang – Pemerintah Kota Padang mendapatkan apresiasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) atas kontribusinya dalam mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Apresiasi ini diberikan sebagai pengakuan atas upaya berkelanjutan Pemko Padang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam acara peresmian Posbankum tingkat nagari, desa, dan kelurahan se-Sumatera Barat. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Senin, 30 Maret 2026.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh Kemenkumham RI. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang hukum. Maigus Nasir mengatakan, “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan akses keadilan yang merata bagi seluruh warga Kota Padang.”
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menyoroti pentingnya peresmian Posbankum sebagai langkah strategis dalam memperluas jangkauan akses keadilan hingga ke tingkat nagari, desa, dan kelurahan. Mahyeldi Ansharullah menyatakan, “Hari ini kita mewujudkan tujuan penting hukum, yaitu memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui peresmian 1.265 Posbankum di Sumatera Barat.”
Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan bagian integral dari program reformasi hukum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh. Supratman Andi Agtas menuturkan, “Posbankum merupakan wujud nyata reformasi hukum, keadilan sosial, dan pelayanan publik modern. Posbankum juga menjadi forum konsultasi hukum, mediasi, serta rujukan hukum bagi masyarakat.”
Sebagai bagian dari acara peresmian, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan berbagai kepala daerah serta perwakilan perguruan tinggi se-Sumatera Barat. Penandatanganan MoU ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Posbankum yang efektif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Barat.
