Semarang – Pemerintah pusat sedang mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan kinerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Inisiatif ini muncul setelah peresmian lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas operasional mereka.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa jumlah PPPK yang akan ditempatkan di setiap koperasi akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di lapangan. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya di Semarang, Kamis (28/8/2025).
Menurut Bima Arya, rencana penempatan PPPK ini masih dalam tahap finalisasi yang melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Nanti akan dimatangkan bersama Kemenpan RB formasinya seperti apa, kebutuhannya, ketersediannya, kemudian kualifikasinya, karena kan ada PPPK yang nanti kualifikasinya cocok untuk koperasi,” jelas Bima Arya. Proses pematangan ini mencakup penentuan formasi yang tepat, identifikasi kebutuhan riil, evaluasi ketersediaan sumber daya, serta penentuan kualifikasi yang sesuai untuk PPPK yang akan ditugaskan.
Lebih lanjut, Bima Arya menyampaikan bahwa setiap Kopdes Merah Putih idealnya akan diperkuat dengan penempatan satu hingga dua orang PPPK. Para PPPK ini akan direkrut dari kota/kabupaten setempat, memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang konteks lokal. “Ya kira-kira begitu. Kan itu yang ditugaskan dari masing-masing kota/kabupaten. PPPK ini ngambil dari PPPK kota/kabupaten,” ungkap Bima Arya.
Mantan wali kota Bogor ini menambahkan bahwa penugasan PPPK ini bertujuan untuk memberikan dukungan operasional yang signifikan bagi koperasi, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan kapasitas kepengurusan. “Supaya bisa punya kapasitas lah kepengurusan semuanya,” kata Bima Arya.
Bima Arya juga menekankan bahwa pemerintah akan memanfaatkan sumber daya PPPK yang sudah ada, bukan melalui perekrutan baru. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap komposisi PPPK yang ada untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik koperasi. “Ini sedang kita matangkan dengan Kemenpan-RB. Yang sudah ada, nanti dilihat komposisinya, bukan (PPPK) yang guru, bukan yang (bidang) kesehatan. Tapi tergantung, kalau misalnya ada Kopdes-nya ada usaha klinik, kan bisa juga dari kesehatan,” pungkas Bima Arya. Dengan demikian, inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak transformatif bagi perkembangan dan kemajuan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada.
