Padang – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kota Padang diisi dialog antara Pemerintah Kota Padang dan serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Wali Kota Padang Fadly Amran menerima langsung perwakilan buruh di Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (1/5/2026), untuk membahas sejumlah isu ketenagakerjaan, mulai dari upah, regulasi, hingga perlindungan pekerja.
Pertemuan itu membuka ruang bagi pemerintah dan pekerja untuk saling bertukar pandangan serta menyampaikan aspirasi. Sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam hubungan industrial di Kota Padang menjadi fokus pembahasan.
Dalam pertemuan tersebut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Fadly menegaskan pihaknya akan terus menjaga komunikasi dengan seluruh elemen buruh. Menurut dia, momentum May Day menjadi kesempatan penting untuk menyamakan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Padang.
“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” kata Fadly.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemko Padang terus mendorong kesejahteraan warga melalui program unggulan dan konsep Smart City. Konsep itu, kata dia, tidak hanya menitikberatkan pada teknologi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan pekerja.
“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” ujarnya.
Dari pihak buruh, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang Doni Rinaldi menyampaikan sejumlah aspirasi. Isu yang diangkat antara lain percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, pengawasan pelaksanaan upah minimum, serta perlindungan bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online.
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi oleh Bapak Wali Kota. Kita memilih jalur komunikasi dalam momentum May Day secara kekeluargaan untuk menjaga kondusivitas, sekaligus mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan,” kata Doni.
