Padang – Pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang di Sumatera Barat harus menjadi prioritas agar petani dapat segera kembali beraktivitas. Anggota Komisi IV DPR RI H. Rahmat Saleh menegaskan, kerusakan sawah dan sarana pertanian tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada penghidupan masyarakat.
Rahmat menyampaikan hal itu saat menyerap aspirasi warga di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Jumat (1/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia juga mendengar berbagai keluhan warga yang terdampak bencana.
Ia menjelaskan, Komisi IV DPR RI membidangi pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Karena itu, pihaknya memberi perhatian khusus terhadap kerusakan lahan pertanian di daerah terdampak banjir bandang.
Rahmat mengaku telah mengawal sejumlah bantuan untuk wilayah terdampak, terutama di Kota Padang, agar pemulihan bisa berjalan lebih cepat. “Alhamdulillah, Sumatera Barat sudah kita kawal untuk perbaikan akibat banjir bandang, terutama Kota Padang,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp320 miliar untuk perbaikan sektor pertanian di Sumatera Barat. Dana tersebut sudah disalurkan ke pemerintah provinsi untuk digunakan dalam program pemulihan dan perbaikan infrastruktur pertanian.
Ia menilai dukungan anggaran itu sangat penting karena pertanian menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Sumbar. “Karena itu, pemulihan lahan dan sarana pertanian harus segera dilakukan agar aktivitas produksi tidak terganggu terlalu lama,” katanya.
Rahmat mencontohkan kerusakan parah terjadi di Limau Manis, Padang. Ia mengatakan, persawahan warga di kawasan itu rusak setelah aliran sungai meluap saat banjir bandang melanda.
“Mulai dari Batu Busuk sampai ke Pasar Baru, sawah masyarakat habis. Bahkan ada yang berubah jadi aliran sungai,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi itu menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap petani. Banjir tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan warga yang selama ini bergantung pada hasil pertanian.
Rahmat memastikan pemerintah akan segera melakukan normalisasi dan optimalisasi lahan pertanian yang rusak agar bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Langkah itu diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi warga pascabanjir.
Ia menegaskan, sektor pertanian perlu masuk dalam prioritas penanganan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat dan ketahanan pangan daerah. “Kita berharap seluruh proses perbaikan dapat berjalan lancar sehingga petani dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” pungkasnya.
