Padang – Pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan dukungan penuh untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, terutama pada seksi Sicincin-Bukittinggi. Dukungan itu disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dalam rapat koordinasi lintas instansi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026).
Rapat tersebut membahas penyelesaian kendala teknis, status lahan, hingga penyempurnaan trase jalan tol. Pertemuan dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Dedi Tri Hariadi.
Dedi menekankan bahwa seluruh kepala daerah di wilayah yang dilintasi proyek strategis nasional itu perlu bergerak bersama. Ia menilai jalan tol akan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tengah tantangan global.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota memberikan dukungan penuh. Pembangunan ini adalah wujud kecintaan kita terhadap daerah untuk memajukan perekonomian masyarakat,” ujar Dedi.
Ia memastikan tim lintas instansi, termasuk Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan, akan bekerja solid agar status lahan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyebut dua hambatan utama proyek itu kini sudah menemukan titik terang. Persoalan trase di kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam, telah diselesaikan melalui pengalihan jalur.
Ia juga mengatakan desain pintu keluar tol di Padang Panjang telah disepakati dengan skema baru yang dinilai lebih optimal. Andre menegaskan pentingnya transparansi dalam proses ganti untung lahan agar tak memunculkan sengketa di kemudian hari.
Menurut Andre, konektivitas yang lebih baik antara Sumatera Barat dan Riau akan menekan biaya logistik sekaligus mendorong sektor pariwisata. Ia menilai manfaat tol tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hendri Arnis mengatakan ruas tol sepanjang 4,45 kilometer di wilayahnya sejauh ini tidak menghadapi kendala berarti. Pemerintah kota, katanya, siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan berjalan lancar.
“Pemerintah Kota siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Hendri.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PT Hutama Karya tetap terjaga hingga proyek rampung. Rapat koordinasi itu juga dihadiri jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, BPN Sumbar, serta para kepala daerah di Sumatera Barat yang terdampak trase jalan tol.
