Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mengakhiri masa tanggap darurat bencana di tingkat provinsi dan kini memasuki fase pemulihan pascabencana, dengan fokus utama pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa prioritas utama dalam fase pemulihan ini adalah pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, layanan kesehatan yang memadai, fasilitas pendidikan, serta hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Langkah-langkah ini akan diimplementasikan sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih komprehensif.
Target waktu penyelesaian pendataan kerusakan dan kerugian ditetapkan oleh Gubernur Mahyeldi paling lambat tanggal 28 Desember 2025. Hal ini dilakukan agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dimulai pada awal tahun 2026. Mahyeldi Ansharullah mengatakan, percepatan pendataan akan mempercepat proses pemulihan. “Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian tuntas paling lambat 28 Desember 2025 agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan awal 2026,” ujarnya.
Penegasan ini disampaikan saat Gubernur Mahyeldi, didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, memimpin Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). FGD tersebut diselenggarakan di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, yang berlokasi di Aula Kantor Gubernur, pada Senin malam (22/12/2025).
Forum tersebut turut dihadiri oleh para bupati dan wali kota dari daerah-daerah yang terdampak bencana, yang berpartisipasi secara daring. Forum ini menjadi wadah penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat.
Meskipun status tanggap darurat telah dicabut, Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada upaya pemulihan trauma (trauma healing), pendampingan psikososial bagi korban, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat validasi data yang terhimpun dalam Jitupasna (Penelitian, Inventarisasi, dan Upaya Pengurangan Risiko Bencana) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh relawan, perantau, organisasi sosial, serta lembaga kemanusiaan yang telah aktif terlibat dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Mahyeldi Ansharullah menuturkan, peran relawan sangat penting dalam penanganan bencana. “Relawan hadir dengan pengorbanan besar. Mereka meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi kemanusiaan. Nilai gotong royong terus hidup di masyarakat kita,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menginstruksikan kepada para bupati dan wali kota untuk menyusun data kerusakan secara lengkap, akurat, dan terverifikasi. Data ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan R3P. Ia juga menekankan bahwa ego sektoral tidak boleh menjadi penghalang dalam upaya mempercepat proses pemulihan.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyampaikan bahwa penyusunan R3P merupakan tahapan krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, serta infrastruktur di wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Rustian menekankan pentingnya data yang akurat. “Data akurat menjadi kunci utama. Tanpa data kuat, perencanaan tidak tepat sasaran dan pemulihan berjalan lambat,” ujarnya.
Wakapolda Sumatera Barat, Solihin, menyampaikan bahwa proses pencarian dan identifikasi korban masih terus berlangsung. Hingga saat ini, terdapat 28 jenazah yang belum berhasil diidentifikasi dan sedang menjalani pengujian lanjutan di Jakarta. “Pencarian dan identifikasi terus kami lanjutkan bersama seluruh pihak terkait,” ujar Solihin.
Dari total 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat di tingkat daerah, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, serta Kabupaten Tanah Datar.
Berdasarkan data sementara yang tercatat dalam dashboard satu data bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 260 orang, korban hilang sebanyak 72 orang, korban luka-luka sebanyak 382 orang, serta total masyarakat yang terdampak mencapai 296.307 jiwa.
