Klaten – Komisi VII DPR RI menilai pengelolaan destinasi wisata nasional belum berjalan maksimal akibat koordinasi antarlembaga yang masih lemah. Minimnya forum komunikasi yang substantif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dinilai menjadi penghambat utama optimalisasi sektor pariwisata.
Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026). Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata, perlu tampil lebih kuat untuk meredam ego sektoral yang masih kerap muncul di sejumlah daerah.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” kata Novita dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Jumat (29/5/2025).
Novita, yang juga politikus Fraksi PDI-Perjuangan, menilai Kementerian Pariwisata harus menjadi penghubung utama antara pemerintah daerah dan pelaku wisata. Menurut dia, koordinasi yang solid akan membantu setiap pihak menjalankan perannya secara optimal, termasuk dalam mendorong peningkatan jumlah wisatawan dan pengembangan destinasi wisata nasional.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan pola komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar tata kelola pariwisata Indonesia lebih terintegrasi dan efektif. Novita menekankan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata perlu diperkuat untuk menciptakan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
