Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai menyiapkan langkah pengendalian inflasi lebih awal untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga memasuki awal 2026.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan hal itu seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/7/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir tersebut membahas strategi nasional dalam menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok.
Ahmad Fadly mengatakan, kerja sama pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah terkait segera memperkuat kolaborasi antardaerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan.
Menurut dia, penguatan kerja sama akan difokuskan pada penyaluran bahan pangan surplus dari Tanah Datar, seperti cabai dan beras, ke daerah yang membutuhkan.
Ia menambahkan, langkah itu juga diarahkan untuk mendukung indikator penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, yang salah satunya menilai kerja sama antardaerah.
Kabag Perekonomian Tanah Datar Franky Adhitama menilai kerja sama lintas daerah menjadi poin penting yang perlu dioptimalkan agar indeks harga konsumen tetap terkendali.
Selain membahas inflasi, rapat itu juga menyinggung percepatan program 3 juta rumah melalui bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Tanah Datar mengusulkan 1.762 unit rumah dalam program tersebut.
Dari jumlah itu, 142 unit sudah dialokasikan pada tahap pertama dan kini menunggu surat keputusan penetapan penerima bantuan.
Sementara itu, 165 unit lainnya masih dalam proses verifikasi data.
Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah lebih serius menyusun langkah strategis pengendalian inflasi serta melaporkan perkembangan program perumahan secara berkala.
Rapat itu juga diikuti perwakilan Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perkim LH Tanah Datar.
