Padang – Sinergi lintas instansi menjadi fokus utama dalam upaya mempercepat realisasi pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya pada ruas Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin. Langkah konkret untuk mengurai hambatan teknis di lapangan tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada Kamis (9/4/2026).
Pertemuan strategis ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan kunci, di antaranya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro. Kehadiran para pihak ini menegaskan urgensi penyelesaian proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Dalam forum tersebut, aspek tata kelola dan kepatuhan hukum menjadi sorotan utama. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus dibarengi dengan prinsip akuntabilitas yang ketat. Ia menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin mengatakan, kolaborasi harus diwujudkan dalam kerja nyata. ‘Kita ingin kolaborasi berjalan dalam kerja nyata. Tidak bolehPADANG – Sinergi lintas instansi menjadi fokus utama dalam upaya mempercepat realisasi pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya pada ruas Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin. Langkah konkret untuk mengurai hambatan teknis di lapangan tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada Kamis (9/4/2026).
Pertemuan strategis ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan kunci, di antaranya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro. Kehadiran para pihak ini menegaskan urgensi penyelesaian ruas tol yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Dalam forum tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan sektoral. Ia menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara nyata dan terpadu guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin mengatakan, kolaborasi harus diwujudkan dalam kerja nyata. ‘Kita ingin kolaborasi berjalan dalam kerja nyata. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,’ ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran proyek infrastruktur ini. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab daerah demi kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pemerintah daerah wajib memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proyek tersebut. ‘Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat,’ ujarnya.
Mahyeldi juga
