Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memenangkan sengketa penertiban bangunan hotel di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menolak seluruh gugatan PT Hidayah Syariah Hotel (HSH).
Majelis hakim PTUN Padang membacakan putusan itu pada Kamis (18/6/2026). Dalam amar putusan, hakim juga mencabut penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa.
Namun, pemerintah daerah belum bisa langsung mengeksekusi putusan di lapangan. PT Hidayah Syariah Hotel masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding.
Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumatera Barat, Mashri Yanda Boy, menilai putusan tersebut menjadi landasan hukum penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Ia menegaskan, perkara ini berkaitan dengan legalitas pembangunan dan kesesuaian pemanfaatan ruang, bukan status kepemilikan lahan.
“Bangunan hotel tersebut tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sehingga tidak memenuhi syarat dasar untuk memperoleh izin pembangunan,” kata Mashri.
Ia menambahkan, keberadaan bangunan di kawasan lindung dengan tingkat kerawanan bencana tinggi menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam penertiban tersebut.
Di sisi lain, Ketua Jaringan Pemred Sumatera Barat (JPS), Adrian Tuswandi, mengapresiasi sikap tegas pemerintah daerah dalam kasus ini.
Menurut dia, penegakan aturan tata ruang harus menjadi prioritas dalam setiap investasi agar keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
“Putusan ini memberi pesan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi harus memperhatikan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Adrian, Sabtu (20/6/2026).
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam melindungi kawasan strategis dari aktivitas yang melanggar aturan.
