Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah berupaya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana, dengan ambisi menjadikan wilayahnya sebagai model nasional dalam penanganan bencana yang terintegrasi. Penegasan ini muncul dalam pertemuan antara Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dengan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi Ansharullah secara khusus menyampaikan kepada Kepala Bappenas/Menteri PPN, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, mengenai betapa mendesaknya realisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbar. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pengalaman keterlambatan yang pernah terjadi sebelumnya. Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa Pemprov Sumbar tidak ingin proses rehab rekon kembali mengalami penundaan. “Kita tidak ingin proses rehab rekon tertunda sebagaimana musibah sebelumnya. Dokumen perencanaan harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa segera bangkit, untuk itu kita mohon dukungan dari Bappenas,” ujar Mahyeldi.
Lebih lanjut, Gubernur Sumbar menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat yang berisi usulan percepatan realisasi serta penguatan dukungan kebijakan. Menurutnya, Sumbar tidak boleh lagi hanya terpaku pada ancaman gempa dan tsunami, melainkan harus memperluas pendekatan mitigasi terhadap berbagai jenis bencana. Mahyeldi menegaskan bahwa risiko bencana di Sumbar sangat beragam. “Kita belajar bahwa risiko bencana di Sumbar sangat beragam. Karena itu, mitigasi harus menyeluruh, termasuk penguatan tata ruang dan sistem peringatan dini,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga menyoroti pentingnya perhutanan sosial sebagai bagian integral dari strategi mitigasi ekologis. Komitmen untuk menjadikan Sumbar sebagai green province dinilai sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis lingkungan. Ia menambahkan bahwa kelestarian hutan bukan hanya sekadar isu lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. “Kelestarian hutan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari perlindungan masyarakat. Ini ikhtiar bersama untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappenas/Menteri PPN, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan yang diusulkan oleh Pemprov Sumbar. Saat ini, Bappenas sedang menyusun rencana induk sebagai dasar pelaksanaan rehab rekon di daerah-daerah yang terdampak bencana. Menteri PPN juga menyampaikan bahwa Bappenas mendorong penguatan early warning system serta memastikan keterhubungan antara peringatan dini dan aksi cepat di lapangan. “Bahkan kami berniat menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan model penanganan bencana,” ungkap Menteri PPN, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy.
Penguatan kelembagaan kebencanaan, seperti BPBD dan pusat studi kebencanaan di perguruan tinggi, juga dinilai sangat krusial. Integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal, seperti sistem peringatan tradisional masyarakat, akan diperkuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Dr. Ir. Medrilzam, mengusulkan Sumbar sebagai daerah pilot project pengembangan satu data kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, satu data kebencanaan yang terintegrasi dan valid sangat penting sebagai dasar kebijakan. Medrilzam mengungkapkan, rencana rehab rekon akan dimulai pada April 2026, setelah masa tanggap darurat dan masa transisi berakhir. “Rencananya, rehab rekon akan dimulai April 2026. Setelah masa tanggap darurat dan masa transisi berakhir,” ungkapnya.
Tahapan tersebut diharapkan dapat berjalan sistematis tanpa mencampuradukkan proses tanggap darurat dengan program pemulihan jangka menengah dan panjang.
Pertemuan tersebut juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan untuk menekan dampak sosial seperti peningkatan angka stunting. Dengan sinergitas yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Sumbar diharapkan tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga menjadi provinsi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan.
