Padang – Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Bentuk keseriusan tersebut diwujudkan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menyiapkan skema bantuan perumahan bagi warga yang menjadi korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penegasan komitmen pemerintah pusat ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Barat di Istana Gubernuran, Selasa (13/1/2026). Fokus utama rapat koordinasi adalah membahas strategi percepatan pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak bencana, khususnya di Sumatera Barat.
Skema bantuan yang disiapkan pemerintah akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah yang dialami oleh masyarakat terdampak bencana. Terdapat tiga kategori bantuan yang disiapkan, yaitu Rp15 juta per kepala keluarga untuk rumah yang mengalami rusak ringan, Rp30 juta per kepala keluarga untuk rumah yang mengalami rusak sedang, dan Rp60 juta per kepala keluarga untuk rumah yang mengalami rusak berat.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, proses pendataan akan dilakukan oleh bupati dan wali kota di bawah koordinasi gubernur. “Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pendataan dilakukan bupati dan wali kota di bawah koordinasi gubernur,” jelas Tito Karnavian.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kelengkapan dan akurasi dokumen administrasi dalam penyaluran bantuan. Pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan khusus untuk mengatasi masalah dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana.
Terkait solusi bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan, Tito Karnavian menjelaskan, “Dalam kondisi tertentu, kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti agar bantuan tidak terhambat.”
Untuk mencegah potensi penyalahgunaan data, Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan para bupati dan wali kota untuk berkoordinasi dengan kapolres serta kepala kejaksaan negeri setempat dalam melakukan verifikasi lapangan. “Terobosan ini lahir dari semangat percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegas Tito Karnavian.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah telah menyampaikan laporan mengenai dampak signifikan bencana hidrometeorologi terhadap kerusakan rumah warga. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 6.895 unit rumah mengalami rusak ringan, 2.981 unit rumah mengalami rusak sedang, 5.077 unit rumah mengalami rusak berat, serta 775 unit rumah hanyut akibat bencana.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyoroti besarnya dampak kerusakan yang terjadi akibat bencana hidrometeorologi. “Data tersebut memberikan gambaran sangat jelas mengenai besarnya dampak kerusakan yang terjadi. Angka ini mencerminkan kondisi yang sedang kita hadapi bersama,” ungkap Mahyeldi Ansharullah.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi dalam upaya mempercepat pemulihan pascabencana, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemulihan rasa aman masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah, termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumbar, para kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Sumbar, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
