Hambalang – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memutuskan untuk menunda kunjungan kenegaraannya ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap dinamika situasi terkini di dalam negeri, di mana gelombang demonstrasi masyarakat sipil tengah berlangsung, serta mempertimbangkan agenda diplomasi internasional yang padat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan pengumuman resmi terkait penundaan ini pada hari Sabtu, 30 Agustus 2025, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam keterangannya, Mensesneg menggarisbawahi dua faktor utama yang mendasari pertimbangan Presiden.
Faktor pertama adalah jadwal kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah forum internasional penting pada bulan September. Agenda tersebut mencakup Sidang Tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Kehadiran dalam forum-forum tersebut dinilai sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan memperkuat peran diplomasi Indonesia di tingkat global.
Faktor kedua yang menjadi perhatian utama adalah perkembangan situasi internal di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai kota besar di Indonesia mengalami peningkatan aktivitas demonstrasi yang melibatkan partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat. Aksi unjuk rasa ini mencerminkan aspirasi dan kekhawatiran publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta isu-isu terkait tindakan aparat penegak hukum yang dianggap kontroversial.
Menanggapi dinamika tersebut, Presiden Prabowo Subianto merasa perlu untuk memprioritaskan stabilitas dan keamanan nasional. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin terus memantau secara langsung perkembangan situasi di dalam negeri. “Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung,” ujar Mensesneg.
Prioritas utama Presiden adalah memastikan stabilitas nasional dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa. Presiden Prabowo Subianto berkeinginan untuk memimpin upaya penyelesaian masalah secara langsung dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan kepentingan rakyat.
Meskipun demikian, Mensesneg menekankan bahwa keputusan penundaan kunjungan ke Tiongkok ini diambil dengan penuh kehati-hatian dan dengan tetap menghormati hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Tiongkok. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kemitraan strategis dengan Tiongkok dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, dan investasi.
Sebagai bentuk penghormatan dan komitmen terhadap hubungan bilateral, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Tiongkok atas penundaan kunjungan ini. “Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok,” pungkasnya. Pemerintah Indonesia berharap dapat menjadwalkan ulang kunjungan ini di masa mendatang, setelah situasi di dalam negeri lebih kondusif dan memungkinkan Presiden untuk fokus pada agenda diplomasi internasional.
