Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui inovasi sistem informasi terpadu. Inisiatif ini dipaparkan dalam forum Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, yang menyoroti komitmen Pemprov dalam meningkatkan aksesibilitas informasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Kepala Dinas Kominfo Rudy Rinaldy, serta perwakilan Komisioner KI Sumbar dan Diskominfo, menjelaskan bahwa strategi utama yang diterapkan adalah integrasi seluruh kanal dan sistem informasi ke dalam satu dashboard tematik. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi fragmentasi informasi yang selama ini menjadi kendala, sehingga masyarakat dapat memperoleh data dan informasi secara komprehensif tanpa kesulitan.
Wagub Vasko Ruseimy menekankan bahwa integrasi ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. “Layanan kita tidak banyak karena semuanya sudah terintegrasi. Aplikasi tidak lagi berdiri sendiri tetapi digabungkan dalam satu dashboard sehingga kebutuhan masyarakat bisa diakses dari satu pintu,” ujarnya.
Dashboard pembangunan menjadi salah satu fitur unggulan dari sistem ini, yang menyajikan data kinerja pemerintah secara daring dan terbuka tanpa memerlukan proses login. Vasko Ruseimy mengklaim bahwa Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mengimplementasikan sistem ini secara menyeluruh. “Dengan demikian, data terkait realisasi anggaran, capaian fisik hingga perbandingan kinerja antar OPD bisa dilihat masyarakat kapan pun,” katanya.
Sebagai wujud transparansi, Pemprov Sumbar juga menampilkan informasi mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tingkat realisasi anggaran tertinggi hingga terendah secara terbuka. Hal ini, menurut Vasko Ruseimy, merupakan bagian dari komitmen Pemprov untuk memberikan penilaian kinerja yang objektif kepada publik. “Selain masyarakat, Ombudsman dapat mengikuti perkembangan ini sebagai pengawasan eksternal,” imbuhnya.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga membuka data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMA dan SMK, sehingga proses penerimaan siswa baru dapat dipantau secara transparan oleh publik. Pada sektor kebencanaan, data potensi bencana, kejadian, hingga mitigasi juga diintegrasikan ke dalam sistem. “Sumatera Barat merupakan wilayah rawan terhadap berbagai jenis bencana,” kata Vasko, menekankan pentingnya informasi ini bagi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Peningkatan akses informasi publik juga diiringi dengan perluasan akses melalui portal lowongan pekerjaan serta pembaruan sarana dan prasarana pendidikan. Program wifi gratis telah tersedia di 119 sekolah, dan Pemprov berkomitmen untuk memperluas program ini ke seluruh sekolah di Sumatera Barat. “Fasilitas ini dimanfaatkan siswa dan masyarakat sekitar. Pemprov berkomitmen memperluas program tersebut ke seluruh sekolah di Sumatera Barat,” jelasnya.
Dengan adanya integrasi dashboard ini, Pemprov Sumbar berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Vasko Ruseimy menegaskan, “Kami ingin informasi ini benar-benar bisa dilihat publik secara langsung dan terbuka,” sebagai bentuk komitmen Pemprov terhadap keterbukaan informasi publik.
