Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memberi perhatian yang sama terhadap distribusi pupuk subsidi dan pengangkutan BBM di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Menurut dia, armada pembawa pupuk juga ikut tersendat akibat pembatasan akses di Jalan Lembah Anai yang rusak setelah banjir pada November 2025.
Alex menilai kelancaran distribusi pupuk subsidi harus segera dijaga agar kebutuhan petani tidak terlambat dipenuhi. Ia menyebut kondisi itu makin penting karena pemerintah sudah memangkas jalur distribusi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Dalam aturan tersebut, pupuk disalurkan langsung dari gudang Pelaku Usaha Distribusi (PUD) di Lini 2 ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Lini 4. Namun, Alex menilai skema yang lebih singkat itu kini menghadapi tantangan baru, yakni ketersediaan solar subsidi untuk armada distribusi.
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Alex dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Jalan Lembah Anai merupakan jalur penting yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten dan kota di wilayah utara Sumatera Barat, termasuk akses menuju Riau dan Sumatera Utara. Hingga kini, pemerintah masih membatasi lalu lintas di kawasan itu karena proses perbaikan belum selesai.
Alex menegaskan hambatan distribusi tidak boleh membuat petani kesulitan memperoleh pupuk tepat waktu di Lini 4. Ia menyebut waktu penyaluran sangat menentukan karena pemupukan tanaman mengikuti jadwal sesuai usia tanam.
“Jangan sampai ini menjadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4,” katanya.
Ia menjelaskan, keterlambatan distribusi dapat berdampak langsung pada produktivitas tanaman dan hasil panen. Karena itu, pupuk subsidi menurut dia harus dipastikan tersedia di seluruh Lini 4 setiap memasuki musim tanam.
“Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang pada akhirnya berdampak pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Alex.
Di sisi lain, Alex menyebut pasokan pupuk subsidi nasional sejauh ini masih relatif aman. Menurut dia, pasokan itu diatur berdasarkan pembagian wilayah sesuai lokasi pabrik pupuk.
Meski demikian, ia mengingatkan konflik geopolitik global juga berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku pupuk. “Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu akan ikut terganggu. Karena itu, langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia di Lini 4 harus terus diupayakan,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah itu, 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.
Alokasi sektor pertanian terdiri atas 4,4 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, dan 16,4 ribu ton pupuk ZA.
