Jakarta – Pemerintah mulai mendorong transformasi BUMN melalui integrasi dan konsolidasi sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan hal itu dalam Sarasehan Kebangsaan Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Jumat (27/6/2026).
Dony menjelaskan, arah baru ini menandai perubahan besar dalam pengelolaan perusahaan pelat merah yang selama ini tersebar, lalu kini diarahkan menjadi lebih terkonsolidasi dan fokus pada penciptaan nilai.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegas Dony.
Ia menambahkan, konsolidasi BUMN akan menjadi salah satu penopang utama pemerintah dalam memperkuat empat pilar pembangunan, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan sumber daya manusia unggul, dan kemandirian ekonomi.
Menurut Dony, penyederhanaan struktur korporasi itu berpotensi menghemat biaya hingga Rp50 triliun per tahun. Penghematan tersebut berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, dan unit bisnis.
Meski demikian, Dony memastikan proses konsolidasi tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ia menyebut biaya tenaga kerja yang hanya berada di kisaran Rp2 triliun hingga Rp3 triliun bukan menjadi kendala bagi upaya efisiensi perusahaan.
“Penghematan Rp47 triliun tetap bisa dicapai meski seluruh karyawan dipertahankan,” ujarnya.
Selain efisiensi, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi penuh atas capaian dan data investasi BUMN kepada publik. Dony menyebut, Presiden telah memberi arahan tegas agar seluruh pengelola BUMN membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
Ke depan, BUMN akan terus didorong menjadi penggerak ekonomi yang lebih kompetitif melalui penguatan tata kelola, hilirisasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.
