Surabaya – Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto meminta pemerintah memberi perhatian lebih pada penguatan keamanan ruang digital nasional di tengah maraknya ancaman siber dan penyalahgunaan teknologi. Ia menilai pembangunan infrastruktur digital yang selama ini digelontorkan dengan anggaran besar tidak cukup hanya memperluas jaringan, tetapi juga harus diikuti perlindungan siber yang kuat.
Anton menegaskan, dana besar untuk menghapus wilayah blank spot di Indonesia akan sia-sia jika ruang digital justru menjadi lahan kejahatan. “Jadi kita punya eksekusi sistem yang luar biasa mahal. Jadi pemerintah ini memberikan dana yang luar biasa. Jadi tidak ada yang namanya blank spot. Jangan sampai kita udah biayai mahal ini, malah disalah gunakan,” ujarnya saat dimintai keterangan oleh Parlementaria dalam kunjungan kerja Panja Ruang Digital di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/5/2026).
Menurut dia, ruang digital harus dijaga agar bebas dari berbagai modus kriminal, termasuk scam, phishing, judi online, hingga serangan ransomware. Ia menilai ekosistem digital yang sehat menjadi syarat agar masyarakat tidak terus menjadi korban.
“Makanya kita butuh ekosistem yang baik untuk digital. Jadi ruang digital yang aman. Jangan digunakan untuk phishing, apk, penipuan ya macem-macem lah yang berbuatnya negatif, judol itu yang tidak kita inginkan,” kata Anton.
Ia mengatakan, ancaman siber kini tidak lagi bersifat jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan sudah menyasar masyarakat secara langsung. Pembobolan rekening ATM hingga pencurian data pribadi lewat ransomware, menurut dia, menjadi persoalan serius yang ikut menjadi perhatian Komisi I DPR RI dalam memperkuat regulasi dan sistem keamanan digital nasional.
Anton menyebut kunjungan ke Jawa Timur dilakukan untuk melihat kesiapan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber. “Nah itu bagaimana? Makanya kita datang ke Jawa Timur ini untuk mengecek apa sih yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Anton juga menyoroti kecilnya alokasi anggaran digitalisasi dan keamanan siber di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari total APBD Rp27 triliun, ia menyebut hanya sekitar Rp60 miliar yang dialokasikan untuk sektor komunikasi dan digital.
“Nah itu apakah cukup? Nah bagaimana untuk SDM-nya? SDM-nya apakah sudah cukup untuk menanggulangi hal-hal tersebut?” ujar politisi Fraksi Demokrat itu.
Anton menekankan, penguatan keamanan ruang digital tidak bisa dikerjakan sendiri. Ia menilai pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama. “Tapi kita butuh kolaborasi, kita kumpul semua di sini untuk mencari masukan, apa sih yang dibutuhkan dari DPR? Apa bentuknya regulasi,” katanya.
Ia menambahkan, DPR RI juga sedang menyusun berbagai aturan turunan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) untuk memperkuat sistem keamanan digital di daerah. “Ya intinya kita membuat supaya ruang digital ini aman,” tegasnya.
Anton turut mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap modus kejahatan digital, terutama pengiriman file APK yang bisa mencuri data pribadi. “Imbauan untuk ke masyarakat, pertama, masyarakat harus cek apabila ada pengiriman APK, jangan dibuka, itu bahaya, bisa ngambil semua datanya,” kata dia.
Ia juga meminta masyarakat tidak sembarangan membagikan data pribadi maupun kata sandi kepada pihak lain. Menurut Anton, kelengahan sekecil apa pun bisa dimanfaatkan untuk kejahatan siber. “Intinya masyarakat harus aware ya harus ada di transisi digital,” pungkasnya.
