Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam apel gabungan awal tahun 2026, memberikan arahan strategis terkait perubahan orientasi kerja ASN agar lebih berfokus pada dampak positif bagi masyarakat.
Momentum awal tahun diharapkan menjadi titik tolak bagi ASN untuk memperbarui niat dan komitmen dalam melayani masyarakat, terutama pasca-bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025. Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi krisis.
Gubernur Mahyeldi menuturkan, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat kondisi krisis pascabencana. “Pemerintah harus betul-betul hadir di tengah masyarakat, terutama dalam kondisi krisis seperti pascabencana. Inilah ujian kita, bagaimana ASN benar-benar mampu melayani secara optimal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gubernur Mahyeldi mendorong ASN untuk tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga berupaya memberikan manfaat, solusi, dan keberpihakan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme ASN diuji dalam memberikan hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. “Proses itu penting, tetapi yang ditunggu masyarakat adalah hasil dan dampaknya. Di sinilah integritas dan profesionalisme kita diuji,” tegasnya.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, Gubernur Mahyeldi juga mendorong inovasi dalam pelaksanaan tugas, termasuk penyederhanaan prosedur, penerapan pola kerja yang lebih efisien, dan penguatan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengalaman bekerja cepat dan adaptif saat penanganan bencana diharapkan dapat menjadi budaya kerja baru dalam birokrasi.
Menyadari adanya tantangan fiskal daerah, Gubernur Mahyeldi mengajak seluruh OPD untuk menggali potensi pendapatan daerah secara kreatif dan inovatif, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Memasuki tahun 2026, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi prioritas utama, selain implementasi program strategis daerah. Gubernur Mahyeldi meminta seluruh OPD untuk bekerja lebih fokus, cepat, dan kolaboratif agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Gubernur Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi dan harmonisasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan. “Keberhasilan daerah tidak bisa dicapai dengan bekerja sendiri. Kita harus proaktif membangun komunikasi dan menyelaraskan program dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat,” katanya.
Sebagai penutup, Gubernur Mahyeldi mengajak seluruh ASN Pemprov Sumbar untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun kerja yang lebih baik, berdampak, dan bermakna bagi masyarakat. “Mari kita awali tahun ini dengan niat yang lurus, disiplin, kebersamaan, dan keikhlasan. Apa yang kita kerjakan hari ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, tetapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tutup Mahyeldi.
