Padang – Pemerintah Kabupaten Agam memberikan sinyal kuat dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat tahun 2026, dengan menekankan bahwa ajang tersebut merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda. Penegasan ini disampaikan di tengah upaya KONI Sumbar mencari solusi pembiayaan yang efisien untuk meringankan beban anggaran daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Barat pada hari Selasa (13/1/2026), Bupati Agam, Benni Warlis, secara langsung menyampaikan komitmennya kepada Ketua KONI Sumbar, Hamdanus. Bupati Benni Warlis menegaskan, “Porprov XVI Sumbar 2026 harga mati.”
Bupati Benni Warlis juga menyampaikan pandangannya bahwa Porprov merupakan sebuah investasi strategis bagi daerah, bukan sekadar pengeluaran anggaran semata. Ia menjelaskan, “Porprov ini bukan beban, tapi investasi. Investasi prestasi, investasi sumber daya manusia, dan investasi sosial.” Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kepala daerah di wilayah Sumatera Barat untuk memiliki visi yang sama mengenai pentingnya penyelenggaraan ajang olahraga ini bagi kemajuan daerah.
Untuk mengatasi potensi kendala anggaran, Bupati Benni Warlis mengusulkan perlunya pembagian peran yang jelas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan Porprov. Ia meyakini bahwa dengan adanya kemauan politik yang kuat dan keberpihakan terhadap pengembangan olahraga, masalah anggaran dapat diatasi secara kreatif. “Kalau ada kemauan politik dan keberpihakan pada olahraga, anggaran pasti bisa disiasati,” ujarnya.
Ketua KONI Sumbar, Hamdanus, menyambut positif dukungan yang diberikan oleh Bupati Agam. Ia menyatakan bahwa komitmen dari para kepala daerah merupakan energi yang sangat krusial dalam memastikan Porprov XVI 2026 dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Komitmen kepala daerah adalah kunci,” kata Hamdanus.
Sekretaris Umum KONI Sumbar, Anandya Dipo Pratama, menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah merancang konsep pembiayaan Porprov yang lebih efisien. Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban anggaran yang ditanggung oleh masing-masing daerah, sehingga penyelenggaraan Porprov tetap dapat berjalan dengan sukses dan lancar.
