www.domainesia.com
News

Bupati Tanah Datar Perintahkan OPD Tindak Lanjut Temuan BPK

2
×

Bupati Tanah Datar Perintahkan OPD Tindak Lanjut Temuan BPK

Sebarkan artikel ini
bupati-tanah-datar-minta-opd-tindak-lanjuti-hasil-pemeriksaan-bpk
Bupati Tanah Datar Minta OPD Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan BPK

Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima hasil sementara pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat dalam pertemuan akhir yang digelar di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Kamis (30/4/2026). Forum itu menjadi tahap penting sebelum laporan final diterbitkan pada 25 Mei 2026.

Pertemuan tersebut membahas temuan audit, evaluasi sistem pengendalian intern, hingga tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap aturan perundang-undangan. BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Rapat dipimpin Ketua Tim BPK Perwakilan Sumbar Welliya Elfajri dan dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para asisten, pimpinan OPD, camat, serta undangan lainnya.

Welliya mengatakan, pertemuan akhir ini digelar untuk memaparkan hasil sementara pemeriksaan, termasuk identifikasi awal atas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Selain pengujian atas proses pengadaan, tim auditor juga melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah melalui uji petik di sejumlah perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah yang telah diperiksa diminta segera menuntaskan kekurangan yang masih ada agar proses pemeriksaan selesai sebelum 25 Mei 2026.

Menanggapi itu, Eka Putra meminta seluruh OPD cepat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ia juga menginstruksikan Inspektorat agar aktif mengoordinasikan penyelesaian temuan.

“Harapan kita kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Eka.

Eka menambahkan, pemeriksaan rutin tahunan BPK bukan sekadar agenda formal. Menurut dia, kegiatan itu menjadi bagian penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.