Jakarta – Sorotan tajam terhadap data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait penyebab banjir dan longsor di Sumatera dilayangkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh. Ia menilai data tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat yang tengah berduka akibat bencana, serta mengkritisi upaya Kemenhut dalam mengecilkan peran deforestasi.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kemenhut di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Rahmat Saleh menyoroti bahwa data yang disajikan Kemenhut memberikan kesan deforestasi telah menurun signifikan dan bukan lagi penyebab utama kerusakan lingkungan. Menurutnya, penyampaian informasi seperti ini tidak tepat, mengingat ratusan nyawa telah menjadi korban bencana.
Rahmat menyoroti data penggunaan lahan periode 2016-2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir 1,4 juta hektar lahan dikuasai oleh 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit, BPPH, dan proyek energi. Ia menekankan bahwa pemanfaatan lahan hutan secara masif ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko bencana.
Lebih lanjut, Rahmat mempertanyakan strategi Kemenhut dalam mengatasi lahan kritis yang mencapai sekitar 12,7 juta hektar pada tahun 2024. Menurutnya, penanganan lahan kritis adalah kunci untuk mencegah bencana berulang, mengingat banjir dan longsor terus melanda Sumatera setiap tahun dengan intensitas yang semakin besar.
Rahmat juga mengungkapkan data peningkatan ekspor industri kehutanan dari Sumatera Barat sebagai indikasi aktivitas pemanfaatan hasil hutan yang masih intensif. Ia menyebutkan bahwa laju produksi lima perusahaan besar di Sumatera Barat terus meningkat, yang turut memperparah risiko banjir.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat mendesak Kemenhut untuk lebih jujur dalam menganalisis kondisi ekologis Sumatera dan tidak hanya berfokus pada indikator administratif. Ia mengingatkan agar penurunan deforestasi tidak dijadikan pembenaran untuk menafikan hubungan antara pembalakan hutan dan frekuensi bencana. “Kami berharap jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” tegas Rahmat.
