Pariangan – Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan penilaian pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-43 tingkat kabupaten harus berlangsung terbuka, objektif, dan bebas dari intervensi. Ia juga mengingatkan akan mengambil langkah tegas bila menemukan praktik kecurangan dalam ajang tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Eka saat membuka MTQ di Lapangan Sepak Bola Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Jumat (19/6/2026). Di hadapan dewan hakim dan para peserta, ia meminta seluruh proses penilaian dilakukan seadil-adilnya.
“Kepada Dewan Hakim, saya berpesan agar memberikan penilaian secara terbuka dan seadil-adilnya. Saya ingin pelaksanaan MTQ di Tanah Datar ini menjadi contoh penerapan penilaian yang objektif tanpa intervensi bagi daerah lain,” kata Eka.
Ia menilai penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi sebelumnya berlangsung kurang transparan. Karena itu, Eka menyebut Tanah Datar tidak menutup kemungkinan absen pada ajang serupa di tingkat provinsi pada masa mendatang jika praktik penilaian yang tidak sportif kembali terjadi.
“Kami siap kalah dalam kompetisi, tetapi harus melalui proses yang sportif. Saya tidak ingin hal-hal yang mencederai rasa keadilan merusak mental para peserta maupun official,” ujarnya.
Eka juga menyebut pelaksanaan MTQ tahun ini terasa istimewa karena dipusatkan di Kecamatan Pariangan yang dikenal sebagai nagari tertua di Minangkabau. Menurut dia, momentum itu menjadi penegasan semangat Luhak Nan Tuo yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan MTQ dua tahunan tersebut. Ia menilai ajang itu bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Ketua Pelaksana yang juga Camat Pariangan Miza Aziz menyampaikan MTQ berlangsung selama lima hari, yakni 19 hingga 23 Juni 2026. Sebanyak 744 kafilah dari 14 kecamatan ambil bagian dalam 12 cabang lomba.
Pembukaan MTQ turut dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.
