News

Endang Desak KKP Perkuat Nelayan Lewat Pakan, Asuransi, Budidaya

55
×

Endang Desak KKP Perkuat Nelayan Lewat Pakan, Asuransi, Budidaya

Sebarkan artikel ini
dpr-desak-kkp-perkuat-kesejahteraan-nelayan-lewat-kemandirian-pakan-dan-subsid
DPR Desak KKP Perkuat Kesejahteraan Nelayan Lewat Kemandirian Pakan dan Subsid

Yogyakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat program yang benar-benar memberi dampak langsung bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Ia menilai kebijakan di sektor perikanan masih perlu dibuat lebih konkret agar manfaatnya cepat dirasakan pelaku usaha di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Endang dalam Focus Group Discussion Komisi IV DPR RI bersama KKP yang membahas Program Kerja Prioritas Nasional untuk swasembada pangan, Jumat (10/7/2026). Dalam forum tersebut, ia mengajukan sejumlah langkah untuk memperkuat kemandirian sektor perikanan nasional.

Salah satu usulannya adalah penguatan koperasi nelayan melalui pembangunan pabrik pakan skala sederhana. Menurut Endang, limbah perikanan, jagung, dan potensi lokal lainnya bisa diolah menjadi pakan bernilai ekonomi tinggi.

“Dengan adanya koperasi nelayan, sebaiknya ada pabrik pakan sederhana karena sisa ikan yang dijual bisa dimanfaatkan untuk pakan,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Endang juga mendorong perluasan subsidi asuransi bagi nelayan. Ia menilai perlindungan bagi pelaku usaha perikanan hingga kini belum sepenuhnya dijamin pemerintah.

Untuk mendukung swasembada pangan, Endang mengusulkan integrasi budidaya ikan di kawasan persawahan. Menurut dia, saluran irigasi padi bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi petani.

“Di tempat penanaman padi ada irigasi kecil yang bisa ditanami ikan, itu penting untuk menambah pendapatan petani kita,” katanya.

Selain itu, Endang meminta pemerintah memberi perhatian lebih besar pada industri ikan hias nasional, terutama di Bogor. Ia menyebut sentra ikan hias di daerah itu memiliki peluang ekspor ke Jepang dan Eropa, tetapi masih terkendala akses pasar dan bibit.

Ia juga menyoroti selisih harga ikan nila yang dinilainya merugikan pembudidaya di Kota Bogor. Harga di tingkat petambak disebut hanya Rp18 ribu per kilogram, sementara di restoran bisa mencapai Rp85 ribu.

Endang menegaskan pemerintah perlu segera membenahi tata niaga perikanan agar lebih adil bagi petambak. Ia menambahkan, program Makan Bergizi Gratis juga bisa dimanfaatkan untuk menyerap hasil budidaya ikan secara optimal.