Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperluas layanan bagi penyandang disabilitas, menyusul audiensi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Padang di kediaman resminya, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang penyampaian aspirasi Pertuni terkait kebutuhan akses yang lebih inklusif bagi penyandang tunanetra di Kota Padang.
Ketua Pertuni Kota Padang Sugiyanto mengatakan organisasinya telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang. Saat ini, Pertuni memiliki 108 anggota yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Ia menuturkan, Pertuni selama ini aktif di tengah masyarakat. Organisasi tersebut disebut menjalin kerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam pendataan penyandang disabilitas, sekaligus berkolaborasi dengan LAZ Mitra Umat Madani dalam program kesehatan.
“Kami terus berupaya hadir dan berkontribusi di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung penyandang tunanetra agar mendapatkan akses yang lebih baik,” ujar Sugiyanto.
Dalam audiensi itu, Pertuni juga membawa sejumlah usulan kepada wali kota. Di antaranya optimalisasi layanan Kartu Indonesia Sehat, pengadaan sekretariat, kemudahan akses pendidikan bagi anak tunanetra, serta peningkatan fasilitas publik yang ramah disabilitas.
Pertuni turut mendorong edukasi bagi aparatur kelurahan agar pelayanan yang diberikan lebih inklusif. Selain itu, organisasi ini meminta ruang partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Fadly Amran menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menegaskan pemerintah kota berkomitmen mewujudkan Padang sebagai kota inklusif bagi seluruh masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa fasilitas publik di Kota Padang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Ini penting, karena bagian dari Program Unggulan Padang Melayani,” katanya.
Fadly juga menyampaikan pemerintah kota telah menggratiskan layanan BPJS Kesehatan bagi warga. Adapun kebutuhan sekretariat Pertuni, kata dia, dapat difasilitasi melalui mekanisme bantuan hibah dari pemerintah daerah.
“Kita akan terus membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti perbaikan jalan dan trotoar pada ruas utama serta memastikan aksesibilitas pada halte dan terminal Bus Trans Padang maupun gedung pemerintahan,” tambahnya.
