Lima Puluhkota – Pemerintah Kabupaten Lima Puluhkota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi sinkronisasi pembangunan daerah, yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati Lima Puluhkota pada hari Selasa (24/2/2026). Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyatukan visi dan misi pembangunan daerah di tahun 2026, dengan fokus utama pada peningkatan sinergi antara kedua pemerintahan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyoroti pentingnya koordinasi ini sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah. “Yang kita lakukan hari ini adalah berdiskusi dan menyinkronkan kegiatan pembangunan, baik perencanaan maupun pelaksanaannya, antara provinsi dan Kabupaten Lima Puluhkota,” ungkap Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa penyelarasan program adalah kunci keberhasilan pembangunan.
Dalam rapat tersebut, beberapa isu strategis menjadi perhatian utama. Di antaranya adalah solusi untuk masalah konektivitas dan kemacetan di Kelok 9 saat puncak arus mudik Lebaran, yang selama ini menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, penurunan harga komoditas gambir, yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, juga menjadi fokus pembahasan. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi di Harau, serta kesiapsiagaan penanganan bencana dan mitigasi risiko bencana menjelang arus mudik Lebaran, turut menjadi agenda penting dalam rapat tersebut.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten adalah kunci untuk mempercepat pembangunan di tahun 2026. Hilirisasi agroindustri, khususnya komoditas gambir, menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk lokal. “Hilirisasi ini sejalan dengan visi nasional. Kita dorong agar gambir tidak hanya dijual mentah, tapi diolah menjadi produk turunan seperti katekin yang punya nilai tambah lebih tinggi,” jelas Mahyeldi Ansharullah, menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam pengembangan produk lokal.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya kekompakan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta peran strategis sekretaris daerah dalam menyatukan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bergerak seirama. Hal ini menjadi krusial dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Bupati Lima Puluhkota, Safni, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Sumatera Barat dalam rapat koordinasi tersebut. “Rakor ini sebenarnya sudah kami rencanakan hampir satu tahun. Alhamdulillah, Pak Gubernur memberi kesempatan,” ujar Safni, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah provinsi.
Bupati Safni mengakui bahwa dirinya dan wakil bupati sangat membutuhkan arahan dari pemerintah provinsi. Ia menilai bahwa banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui komunikasi dan kolaborasi yang kuat hingga tingkat nagari. “Tidak akan sukses sebuah kabupaten kalau nagari dan desa tidak dibimbing. Begitu juga provinsi, tidak akan kuat kalau kabupaten/kota tidak dirangkul,” ungkap Safni, menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Bupati Safni menyoroti pentingnya akurasi data dalam penyusunan kebijakan, terutama di sektor pertanian. Perbedaan data antara nagari dan penyuluh seringkali memicu ketimpangan kebijakan. “Kalau komunikasi nyambung dari nagari ke kabupaten, insyaallah perbedaan data dan ketimpangan seperti ini bisa kita hindari,” tutup Safni, menggarisbawahi perlunya sistem informasi yang terintegrasi dan akurat dalam pengambilan keputusan.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pembangunan serta menyatukan arah kebijakan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluhkota dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2026, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
