Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Prioritas utama adalah memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan segera dirasakan oleh masyarakat terdampak.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyoroti pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam merespons kesulitan yang dialami masyarakat akibat bencana. Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumbar meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar.
Sinergi antara Pemprov Sumbar dan BPK Provinsi Sumbar diwujudkan melalui pertemuan yang berlangsung di Istana Gubernuran pada Rabu, 31 Desember 2025. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam berbagai aspek teknis terkait pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta langkah-langkah pengawasan dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan dengan prinsip cepat, tepat, dan bertanggung jawab. “Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” tegas Mahyeldi.
Koordinasi yang erat dengan BPK dipandang sebagai bagian integral dari upaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pemulihan.
Pemprov Sumbar berharap sinergi dan komunikasi yang baik dengan BPK Sumbar dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Hal ini diharapkan dapat memastikan penanganan bencana berjalan efektif, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.
