Padang – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) memberikan dukungan signifikan bagi pemulihan pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar) dengan mengalokasikan bantuan senilai Rp30,3 miliar. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat yang terdampak.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, pada hari Kamis (12/2/2026) di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang. Bantuan yang disalurkan meliputi berbagai program strategis dan bantuan langsung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendesak serta membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Program-program tersebut mencakup pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), program pelatihan vokasi dan sertifikasi yang menargetkan 5.008 peserta, program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi 100 individu, implementasi 20 paket kegiatan Padat Karya, penyediaan dua unit sumur bor beserta mesin air, serta bantuan langsung yang ditujukan kepada 125 korban terdampak bencana.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Muhidi, menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan konkret dari Kemenaker RI. Menurutnya, bantuan ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang tengah berjuang memulihkan diri dari dampak bencana. Muhidi mengatakan, “Alhamdulillah, pelatihan pelatihan dan sarana yang diberikan sangat dibutuhkan warga terdampak bencana yang berujung pada pemulihan sehingga mereka bisa mandiri,” sebut Muhidi.
Lebih lanjut, Muhidi menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenaker RI dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik di masing-masing daerah terkait pembangunan BLKK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Fleksibilitas yang diberikan oleh Kemenaker RI kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan lokal juga dipandang sebagai langkah positif dalam memaksimalkan dampak program.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan dengan cepat, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yassierli mengatakan, “Pemulihan pascabencana adalah kerja bersama, dan keberhasilan program itu nanti sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat,” kata Yassierli.
Yassierli juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pelatihan, dan masyarakat, untuk terus berkolaborasi dalam mempercepat pemulihan dan pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Barat. Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian integral dari kebijakan nasional Kemenaker RI dalam menangani dampak bencana, khususnya dalam menjaga keberlangsungan pekerjaan, mata pencaharian, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Bantuan yang salurkan dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan darurat, tetapi juga sebagai fondasi pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas kerja masyarakat. Bantuan itu juga dirancang berbasis penciptaan kerja, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga lebih berdaya,” ujar Yassierli.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Kemenaker RI atas bantuan yang diberikan. Ia mengakui bahwa bencana yang terjadi pada November 2025 telah menimbulkan dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap infrastruktur fisik tetapi juga terhadap sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, situasi ini memerlukan intervensi yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada pemulihan ekonomi masyarakat.
Mahyeldi menyoroti relevansi program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, mengingat Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota, dengan tujuan memastikan efektivitas, ketepatan sasaran, dan dampak nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana.
