Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayahnya, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap dampak bencana alam yang terjadi baru-baru ini. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengajuan permintaan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna memastikan cadangan pangan daerah mencukupi kebutuhan selama tiga bulan ke depan.
Fokus utama Pemprov Sumbar adalah memitigasi dampak inflasi yang berpotensi meningkat akibat terganggunya pasokan pangan pasca-bencana dan meningkatnya permintaan menjelang hari besar keagamaan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. “Sejumlah langkah intervensi telah kita siapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sumbar. Termasuk mengajukan permintaan tambahan cadangan pangan ke Bapanas. Selanjutnya kami mohon dukungan dari semua pihak,” ungkap Gubernur Mahyeldi, saat menyampaikan paparannya dalam forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026.
Forum yang diselenggarakan di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar pada Kamis (22/1) tersebut mengusung tema “Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Pasca Bencana serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026”. Tema ini mencerminkan urgensi penanganan inflasi di tengah tantangan bencana dan peningkatan kebutuhan masyarakat.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada akhir November lalu telah menimbulkan kerusakan signifikan pada berbagai sektor. Kerusakan infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan berdampak langsung pada produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan di Sumbar.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan inflasi di Sumbar sepanjang tahun 2025, terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kondisi ini diperparah oleh potensi gangguan pasokan pangan akibat bencana dan lonjakan permintaan. “Jika tidak dimitigasi segera, kondisi tersebut tentu akan semakin memperparah tekanan inflasi bagi Sumatera Barat,” kata Mahyeldi, menekankan perlunya tindakan cepat dan terkoordinasi.
Dalam menghadapi situasi ini, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Ia mengusulkan dua pendekatan utama untuk menekan laju inflasi, yaitu pengendalian harga dalam jangka pendek dan penguatan ketahanan pangan daerah untuk jangka panjang. “Untuk jangka pendek, kita harus memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tersedia. Sementara untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar tidak mudah terguncang oleh faktor bencana maupun fluktuasi permintaan,” tegasnya.
Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Mahyeldi mengingatkan bahwa komoditas seperti cabai merah, bawang merah, dan beras menjadi penyumbang utama inflasi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2024–2025. Oleh karena itu, komoditas-komoditas ini harus menjadi fokus pengendalian bagi TPID ke depan.
Selain pengajuan suplai cadangan pangan ke Bapanas, Pemprov Sumbar juga menyiapkan langkah-langkah intervensi strategis lainnya, termasuk pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar, serta upaya menjaga kelancaran distribusi pangan. Pemprov Sumbar juga akan memperkuat kerja sama antar daerah, mengawasi praktik penimbunan dan spekulasi harga, serta melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli.
Forum High Level Meeting TPID tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, menunjukkan komitmen bersama dalam mengatasi tantangan inflasi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
