Padang – Pemerintah Kota Padang berkolaborasi dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat untuk mengatasi krisis air bersih pascabencana, dengan fokus utama pada penyediaan solusi jangka pendek bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan perpipaan air bersih.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyoroti bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah pemulihan infrastruktur dasar, terutama ketersediaan air bersih bagi warganya. Pemerintah kota berupaya mencari solusi alternatif bagi warga yang belum terlayani oleh PDAM. “Bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusinya,” kata Fadly Amran saat melakukan pertemuan dengan Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, pada Rabu (21/1/2026).
Sebagai langkah responsif terhadap kebutuhan mendesak, Pemerintah Kota Padang merencanakan pembangunan sumur bor atau sumur komunal yang diperkirakan mencapai 228 titik. Sumur-sumur ini akan didistribusikan di empat kecamatan yang paling terdampak, yaitu Kuranji (36 titik), Koto Tangah (107 titik), Pauh (48 titik), dan Nanggalo (37 titik).
Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menegaskan komitmen penuh lembaganya untuk mendukung inisiatif Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi krisis air bersih. Maria Doeni Isa menawarkan dua opsi teknis yang dapat diimplementasikan, yaitu pemasangan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) darurat atau pembangunan sumur bor terintegrasi. “Pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren), seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman. Ini solusi yang bisa kami bantu,” jelas Maria Doeni Isa.
Lebih lanjut, Maria Doeni Isa menjelaskan bahwa bantuan infrastruktur yang akan diberikan mencakup paket lengkap, termasuk sistem penampungan air dan sumber energi untuk menggerakkan pompa air. Pihaknya menekankan pentingnya ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria “clean and clear”, serta kejelasan mengenai pihak yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas tersebut. “Untuk itu kami minta kepada Pemko Padang untuk menyiapkan lahannya. Lahan harus bersih dan jelas, serta harus ditetapkan sejak awal siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya,” pungkas Maria Doeni Isa, menekankan perlunya persiapan matang dari Pemerintah Kota Padang agar proyek ini dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan warga yang mengalami kesulitan mengakses air bersih pascabencana dapat segera merasakan manfaatnya, sehingga kondisi kehidupan masyarakat yang terdampak dapat segera pulih. Pemerintah Kota Padang dan BPBPK Sumbar berupaya memastikan bahwa solusi yang diberikan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan untuk jangka panjang.
