Jakarta – Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan menjadikan penguatan sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran 2027. Dorongan itu dinilai penting agar petugas di lapangan lebih terlindungi dan warga ikut aktif menjaga kawasan hutan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Ia menilai, pengelolaan hutan semestinya menempatkan masyarakat sebagai pihak utama yang menentukan keberlanjutan kawasan.
Alex mengatakan, hutan tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi warga di sekitarnya. Karena itu, pelestarian dinilai akan lebih efektif jika masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab menjaga hutan.
“Hampir dari seluruh kawan-kawan tadi yang bicara, paradigmanya sebenarnya sama. Kita sebenarnya memang sudah bersepakat, hutan itu adalah sumber kehidupan, masyarakat itu subjeknya. Kalau rakyat merasa dan yakin bahwa hutan di lingkungan mereka adalah sumber kehidupan mereka, maka mereka yang akan melindunginya,” ujar Alex.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pendekatan tersebut belum terlihat kuat dalam rancangan program dan anggaran yang diajukan Kementerian Kehutanan. Ia menyoroti masih adanya program pemberdayaan masyarakat yang ditempatkan sebagai usulan tambahan anggaran.
Alex juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat jika pemerintah ingin menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Menurut dia, percepatan pengakuan dan pengelolaan hutan adat perlu menjadi salah satu fokus utama.
“Hutan adat itu yang sebenarnya harus jadi prioritas. Masyarakat adat itu pasti akan menjaga hutan itu. Ayolah, bangunlah kepercayaan dengan rakyat,” tegasnya.
Selain pemberdayaan masyarakat, Alex turut menyoroti kebutuhan peralatan untuk penanggulangan karhutla. Ia menilai sarana dan prasarana bagi petugas pemadam kebakaran hutan semestinya menjadi kebutuhan dasar yang dianggarkan secara rutin, bukan hanya muncul sebagai tambahan.
Menurut dia, petugas di garis depan menghadapi risiko tinggi ketika memadamkan api di kawasan hutan. Karena itu, negara harus memastikan perlengkapan mereka memadai agar keselamatan dan efektivitas kerja tetap terjaga.
“Saya minta sarana-prasarana kebakaran hutan dan lahan ini jadi prioritas. Sudah cukuplah korban jiwa dari petugas-petugas kita. Tidak mungkin kita biarkan saudara-saudara kita bertugas tanpa perlengkapan yang memadai,” katanya.
Dalam rapat itu, Alex juga mencermati usulan anggaran Kementerian Kehutanan 2027 yang dinilainya masih menyisakan selisih antara kebutuhan dasar dan pagu anggaran yang diterima. Di saat yang sama, kementerian disebut mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar.
Ia meminta tambahan anggaran tersebut benar-benar diarahkan ke program yang berdampak langsung pada perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Alex menilai penyusunan anggaran tahun depan harus lebih menitikberatkan pada penguatan peran masyarakat, pengembangan hutan adat, dan dukungan operasional bagi petugas di lapangan agar pengelolaan hutan berjalan aman, efektif, dan berkelanjutan.
