Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi memperpanjang masa status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, hingga 22 Desember 2025.
Menurut informasi pada sebuah keterangan pers di kantornya, Senin (8/12/2025), keputusan ini diambil setelah melakukan rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumbar menjelaskan bahwa perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan karena proses pencarian korban dan pendataan di lapangan masih belum rampung.
“Masih ada korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. Karena itu, masa tanggap darurat kita perpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh,” katanya.
Bencana banjir dan longsor di Sumbar memiliki dampak yang cukup parah.
Berdasarkan data dasboard bencana Pemprov Sumbar yang terakhir diperbaharui Selasa (9/12), korban meninggal mencapai 235 jiwa, dimana 205 korban sudah teridentifikasi dan 30 korban lainnya masih dalam proses identifikasi.
Sementara itu, korban hilang tercatat 93 orang dan korban luka 113 orang. Total warga mengungsi bertambah menjadi 24.049 jiwa, serta warga terdampak mencapai 256.881 jiwa. Pemerintah Provinsi terus memperkuat koordinasi agar seluruh penanganan berjalan cepat dan tepat.
“Kita perbarui data supaya respons di lapangan bergerak lebih terarah dan seluruh kebutuhan darurat terlayani,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa bencana meluas di 16 kabupaten/kota dan 50 kecamatan. “Wilayah terdampak cukup luas dan membutuhkan gerak cepat seluruh unsur,” katanya.
Taksiran kerugian sementara mencapai Rp1,95 triliun, yang berdampak besar terhadap sosial ekonomi masyarakat
Rumah terdampak mencapai 48.173 unit, dengan rincian 5.414 unit rusak ringan, 1.099 unit rusak sedang, 1.750 unit rusak berat, 39.253 unit terendam, dan 657 unit hilang atau hanyut.
Pelayanan dasar juga terdampak, sebanyak 153 rumah ibadah, 45 fasilitas kesehatan, 28 kantor, serta 170 sekolah rusak. Dampak sosial ekonomi mencakup 6.758 hektare sawah, 6.751 hektare lahan pertanian, serta 1.060 hektare kebun rusak.
Kolam budidaya yang terdampak mencapai 10.486 unit. Prasarana vital juga tidak luput dari kerusakan, tercatat 73 unit sarana air bersih, 147 titik telekomunikasi, 172 ruas jalan, dan 46 jembatan terdampak. Pemerintah Provinsi tetap fokus mempercepat penanganan dan pemulihan.
“Kita bergerak dengan seluruh pihak agar masyarakat kembali pulih,” tutupnya.
