Bukittinggi – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Sumbar berjalan transparan, objektif, dan tanpa intervensi. Kepastian itu ia sampaikan saat meninjau langsung proses penerimaan di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi memantau verifikasi berkas peserta jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Ia memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai persyaratan yang telah diumumkan kepada masyarakat.
Mahyeldi mengingatkan calon siswa dan orang tua agar menyiapkan seluruh dokumen sejak awal. Setelah jalur prestasi rampung, penerimaan akan berlanjut ke jalur domisili sesuai ketentuan masing-masing sekolah.
Ia menjelaskan, wilayah domisili SMA Negeri 1 Bukittinggi mencakup Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Adapun sekolah lain juga memiliki pembagian wilayah domisili masing-masing.
Menurut Mahyeldi, proses seleksi menggunakan sistem terkomputerisasi sehingga hasil pemeringkatan berlangsung objektif dan tidak bisa dipengaruhi pihak mana pun. Pemerintah Provinsi Sumbar, kata dia, berkomitmen menjaga integritas SPMB agar semua peserta mendapat kesempatan yang sama.
Sebagai contoh penerapan aturan tanpa pengecualian, Mahyeldi menyebut anak kandungnya sendiri tidak lolos ke sekolah negeri yang dituju karena tidak memenuhi standar seleksi. Hal serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang kemudian memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
“Aturan berlaku sama bagi semua. Tidak ada perlakuan khusus. Kami ingin memastikan proses penerimaan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Mahyeldi juga meminta orang tua tidak memaksakan anak masuk ke satu sekolah tertentu. Ia menilai pilihan sekolah perlu disesuaikan dengan minat, bakat, dan kompetensi anak, termasuk mempertimbangkan SMK yang memiliki kualitas pendidikan dan prospek kerja yang baik.
Selain itu, ia mendorong peningkatan mutu sekolah swasta dan pondok pesantren agar semakin diminati masyarakat. Pemerintah juga membuka peluang pembangunan unit sekolah baru di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi, selama ada dukungan lahan dari masyarakat.
Mahyeldi turut menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar memperluas akses pendidikan lewat Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pemprov Sumbar juga mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang untuk menjangkau peserta didik di berbagai daerah. Program ini diharapkan membantu semakin banyak anak memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala jarak.
“Yang terpenting bukan hanya diterima di sekolah tertentu, tetapi setiap anak Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah akan terus menghadirkan layanan pendidikan yang semakin luas, adil, dan merata,” ujarnya.
