Aceh – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp100,1 triliun untuk mempercepat pemulihan permanen di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Dana tersebut akan diarahkan untuk membangun kembali infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga menggerakkan kembali ekonomi masyarakat.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penyaluran anggaran dilakukan secara bertahap sepanjang 2026 hingga 2028. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Program pemulihan ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga. Hingga 17 Juni 2026, lima instansi telah menerima pagu anggaran, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Sejumlah kementerian lainnya masih menjalani evaluasi di Kementerian Keuangan dan melengkapi administrasi internal. Tito menyebut percepatan proses itu penting agar pembangunan di daerah terdampak bisa segera berjalan.
“Ada lima yang sudah dicairkan dan ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kami mohon dukungan agar proses pengajuan dipercepat, sehingga setelah dana cair, akselerasi pembangunan bisa berjalan kencang,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Selain menunggu pencairan dana pusat, Satgas PRR juga mendorong daerah memaksimalkan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang sudah disalurkan sejak awal Mei 2026. Dana itu terdiri atas Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat.
Dukungan antardaerah juga ikut memperkuat pemulihan di tiga provinsi tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota telah menyalurkan bantuan keuangan ke daerah terdampak di Aceh. Sementara itu, pemerintah daerah di Sumatera Barat turut memberikan dukungan pembiayaan bagi wilayah yang mengalami kerusakan paling berat.
Tito menegaskan, percepatan pemulihan membutuhkan kerja sama semua pihak agar program di lapangan segera berjalan. Ia meminta kementerian yang sudah menerima dana dan pemerintah daerah penerima TKD segera mengeksekusi pembangunan supaya manfaatnya cepat dirasakan masyarakat terdampak.
